LUWUK – Bupati Banggai, Amirudin, memerintahkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk segera mengeksekusi program pembangunan tahun anggaran 2026 tanpa menunda-nunda lagi.
Instruksi tegas ini disampaikan dalam apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Mirqan, kawasan perkantoran Bukit Halimun, Luwuk Selatan, Senin, 30 Maret 2026.
Amirudin menekankan bahwa waktu sudah memasuki penghujung Maret, sehingga proyek-proyek strategis harus segera berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun.
"Segera dilaksanakan karena ini sudah akan memasuki bulan April. Yang perlu ada lelang segera dilepas, yang ada Pengadaan Langsung (PL) segera dilaksanakan," ujar Amirudin di hadapan para ASN.
Selain percepatan infrastruktur, Bupati Amirudin menyoroti masalah serius terkait disiplin dan kode etik ASN di ruang publik.
Ia mengaku prihatin dengan sejumlah kasus keterlibatan ASN dalam konten viral di media sosial yang dinilai mencoreng citra korps pegawai negeri.
Amirudin meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih peka dan tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap bawahan yang melanggar aturan.
"Para pimpinan OPD jangan selalu menunggu bupati. Langsung berikan ketegasan jika ada anggota yang melanggar kode etik," tegasnya.
Terkait wacana kebijakan Work From Home (WFH) sebagai dampak efisiensi energi nasional, Pemda Banggai menyatakan masih bersikap menunggu.
Amirudin mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan bekerja dari rumah.
"Sampai saat ini kita belum menerima (edaran WFH). Saya berharap penghematan yang kita lakukan nantinya berdampak positif bagi pembangunan daerah," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga memberikan "lampu hijau" kepada BKPSDM untuk segera melakukan rotasi dan promosi jabatan.
Perombakan ini difokuskan pada jabatan di luar Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) untuk mengisi posisi-posisi yang masih kosong agar pelayanan publik tidak terhambat.
Saat ini, Pemda Banggai diketahui sedang menjalankan tahapan seleksi terbuka (selter) khusus untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi di level atas.
"Yang tidak memungkinkan ikut selter sudah boleh diisi jabatan yang kosong agar mesin pemerintahan tetap berlari kencang," pungkas Amirudin.