JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi energi nasional akan segera disusun dengan mempertimbangkan pengalaman masa pandemi COVID-19.
Langkah penghematan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026 sebagai respons atas lonjakan harga dan pembatasan pasokan energi dunia.
Pratikno menekankan bahwa efisiensi harus dilakukan secara terukur dan berbasis data agar tidak melumpuhkan produktivitas masyarakat.
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan," ujar Pratikno, Senin, 23 Maret 2026.
Salah satu poin krusial yang tengah dibahas adalah penyesuaian sektor pendidikan. Pemerintah membuka peluang penerapan kembali metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Meski demikian, Pratikno memastikan layanan publik dan proses belajar tidak akan terganggu. Untuk mata pelajaran praktikum, kegiatan tetap diarahkan secara tatap muka.
Selain pendidikan, pemerintah juga menyepakati strategi penghematan lintas instansi, termasuk penerapan skema kerja fleksibel (WFH/WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Strategi lainnya mencakup penguatan pemanfaatan platform digital untuk rapat koordinasi serta pembatasan ketat terhadap mobilitas perjalanan dinas.
Isu strategis lain yang ikut dibahas adalah penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet bagi siswa jika PJJ diberlakukan.
Walau wacana belajar dari rumah sudah mengemuka, Pratikno menegaskan bahwa keputusan final terkait kebijakan tersebut hingga kini belum diketuk palu.
Langkah Indonesia ini sejalan dengan tren di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Al Jazeera, Filipina telah memberlakukan empat hari kerja dalam seminggu bagi kantor pemerintahan.
Thailand dan Vietnam juga mulai mendorong kebijakan bekerja dari rumah, sementara Myanmar memberlakukan aturan hari berkendara secara bergantian.
Pemerintah Thailand bahkan telah mengumumkan pembatasan harga solar, sedangkan Vietnam mulai menguras dana stabilisasi harga bahan bakar mereka.
"Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar efisiensi energi efektif tanpa mengorbankan optimalisasi pelayanan publik," pungkas Pratikno.
