Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa perubahan atau kenaikan posisi kelompok desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak serta-merta membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Penyaluran bantuan tetap harus menunggu penetapan penerima pada awal bulan penyaluran.
"Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Misalnya sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan data, itu tidak otomatis (bansos) hilang, karena kan kita belum menyalurkan," kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Jumat, 4 September 2026.
Dinamika data desil yang terjadi belakangan ini dipicu oleh masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN pada DTSEN Volume 3 yang belum sepenuhnya diverifikasi dan divalidasi. "Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan divalidasi. Insyallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," lanjut Gus Ipul.
Senada dengan hal itu, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan meluruskan kekeliruan anggapan masyarakat mengenai fungsi posisi desil. Menurutnya, desil bukanlah sertifikat atau pengukur ekuivalen untuk menentukan besaran penghasilan maupun status kaya-miskin seseorang, melainkan sebatas pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional yang dibagi menjadi sepuluh kelompok.
"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," jelas Andy. Ia menambahkan bahwa masuknya 12 juta data baru BKKBN bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga perubahan angka desil terasa sangat signifikan bagi sebagian masyarakat.
Andy menerangkan bahwa fungsi utama desil adalah membantu pemerintah menyusun skala prioritas penerima manfaat sesuai kuota anggaran yang tersedia, bukan syarat mutlak penerimaan. "Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu. Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4," paparnya.
Kenaikan desil juga tidak otomatis menandakan seseorang telah menjadi sejahtera sehingga kehilangan hak atas bansos. Penentuan kelayakan penerima tetap harus memenuhi kriteria spesifik dari masing-masing program bansos. Sebagai contoh, meskipun seseorang berada dalam kelompok prioritas desil satu hingga empat, ia tetap tidak berhak menerima Program Keluarga Harapan apabila berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
"Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar. Dan kalau bantuannya hilang, persepsi masyarakat adalah bantuannya dicabut, uangnya dialihkan ke program yang lain. Itu tidak benar. Karena jumlah bantuan sosial itu tetap dan bahkan bertambah," tegas Andy.
Bagi masyarakat yang merasa data desilnya belum sesuai dengan kondisi perekonomian sebenarnya, Kemensos menyediakan berbagai opsi pembaruan data. Warga dapat mengajukan perbaikan melalui operator SIKS-NG di kantor desa atau kelurahan, mendaftar mandiri lewat aplikasi Cek Bansos, menghubungi layanan pusat panggilan di nomor 021-171 atau WhatsApp 08877-171-171, serta mengakses portal daring resmi di dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.
