ANKARA – Pemerintah Turki mendesak masyarakat internasional untuk mencegah rencana Israel mengambil alih Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Ankara menilai langkah itu akan menjadi “pukulan berat” bagi perdamaian dan keamanan kawasan.
“Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab guna mencegah pelaksanaan keputusan ini, yang bertujuan mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki, seperti dikutip AFP, Jumat (8/8/2025).
Seruan ini disampaikan setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer Israel “mengambil alih kendali” Kota Gaza. Rencana tersebut diklaim untuk “mengalahkan” Hamas di Jalur Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.
Menurut kantor Netanyahu, mayoritas anggota kabinet keamanan mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera baik hidup maupun meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kendali keamanan Israel di wilayah tersebut, dan pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.
Persetujuan ini muncul setelah Netanyahu, dalam wawancara dengan Fox News, menyatakan niat mengambil alih seluruh Jalur Gaza.
“Kami bermaksud demikian untuk memastikan keamanan kami, menyingkirkan Hamas, memungkinkan penduduk Gaza terbebas, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil yang bukan Hamas, dan bukan siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel,” kata Netanyahu.
Meski begitu, Netanyahu menegaskan Israel tidak akan memerintah langsung wilayah itu.
“Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” ujarnya.
Ia mengusulkan wilayah tersebut diserahkan kepada pasukan dari negara-negara Arab yang “akan memerintah dengan benar, tanpa mengancam kami, dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza”. Netanyahu tidak merinci negara mana saja yang dimaksud.
