HOME Metro

PUPR Banggai Tata Landscape Perkantoran untuk Wujudkan Pelayanan Publik yang Nyaman dan Terintegrasi

Penataan lingkungan perkantoran senilai Rp2,12 miliar ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Banggai menciptakan ruang pelayanan publik yang ramah, representatif, dan inklusif.

Saiful Yamin
Selasa, 16 September 2025 | 01:17:45 WITA
Kabid Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Banggai, I Putu Jati Arsana, meninjau area perkantoran yang akan ditata menjadi lingkungan pelayanan publik terpadu dan ramah disabilitas. (Foto: PUPR Banggai)

BANGGAI — Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penataan bangunan dan lingkungan perkantoran di lingkup Pemerintah Daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Banggai dalam mewujudkan ruang kerja yang representatif dan pelayanan publik yang lebih nyaman serta efisien.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Kabupaten Banggai, I Putu Jati Arsana, mengatakan, pelaksanaan proyek pembangunan landscape tersebut bersumber dari APBD Tahun 2025.

“Penataan landscape perkantoran ini bertujuan untuk mendukung terciptanya tata ruang pelayanan yang representatif, nyaman, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat saat mendapatkan layanan,” jelas Putu Jati kepada pewarta, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, pembangunan landscape dengan anggaran senilai Rp2.122.000.000 tidak hanya difokuskan pada aspek keindahan dan tata ruang semata, tetapi juga untuk menciptakan kawasan perkantoran yang menjadi pusat layanan administrasi terintegrasi.

“Selain sebagai pusat pelayanan publik, kawasan ini juga akan menjadi etalase birokrasi yang ramah, transparan, dan profesional,” ungkapnya.

Putu Jati menjelaskan, tahapan tender proyek telah rampung dan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri Barutama selaku rekanan pelaksana.

Ia menegaskan, proyek pembangunan landscape ini bersifat urgensi, karena mencakup peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, aman, dan terintegrasi. Desainnya juga memperhatikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas, dengan mengedepankan kemudahan akses di setiap titik pelayanan.

“Penataan ini bukan hanya mempercantik lingkungan perkantoran, tetapi juga mencerminkan semangat pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tutupnya.

Editorial
Jajak Pendapat

Pemerintah berencana mengkombinasikan iuran BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta bagi keluarga mampu. Apakah Anda setuju kelas khusus BPJS Kesehatan