HONBOLA – Sejumlah warga Desa Honbola, Kecamatan Batui mulai mempertanyakan kejelasan penyaluran bantuan beras dari program ketahanan pangan. Pasalnya, nama mereka tercantum dalam daftar penerima manfaat dari Bulog, namun hingga akhir Agustus 2025 bantuan tersebut tak kunjung diterima.
Bantuan yang seharusnya disalurkan pada bulan Agustus merupakan alokasi untuk Juni dan Juli, dengan total 20 kilogram beras per keluarga. Berdasarkan data yang diterima banggainesia, jumlah penerima manfaat di Desa Honbola tercatat sebanyak 74 kepala keluarga.
Keresahan ini semakin mencuat setelah Ketua BPD Honbola, Smith Damaila, menyuarakan kritik terhadap sistem penyaluran bantuan. Menurutnya, ada dugaan penyaluran tidak tepat sasaran atau dialihkan sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
“Sejak kami mengambil data dari Kantor Bulog, itu bagian dari pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa. Data ini dibuka karena banyak warga yang menanyakan siapa saja penerima bantuan yang semestinya,” kata Smith kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
Permasalahan ini kian ramai setelah salah seorang warga mengunggah daftar penerima bantuan ke akun media sosial Facebook. Daftar tersebut memuat sejumlah nama yang diakui warganya sendiri tidak pernah menerima bantuan beras.
Unggahan itu langsung menuai tanggapan negatif dari masyarakat. Berbagai komentar bermunculan, mulai dari mempertanyakan transparansi pemerintah desa hingga tudingan adanya pengalihan bantuan.
“Itu ada nama saya baru mosia (bagimana). Tolong dijelaskan kamari,” tulis seorang warga meminta penjelasan, yang ditulisnya dalam kolom komentar unggahan tersebut.
Ketua BPD Honbola Smith Damaila
Keresahan warga tidak berhenti pada kritik di media sosial. Demas Saampap, salah satu warga Honbola, menegaskan akan membawa persoalan ini ke ranah lebih tinggi jika terbukti ada penyimpangan.
“Kalau memang tidak tepat sasaran, saya dan warga lainnya akan segera melaporkannya langsung ke Bupati Banggai,” ujar Demas.
Sementara itu, warga lainnya Methy mendesak pemerintah desa agar professional dalam penyaluran bantuan kepada warga. “ Setiap data penerima bantuan harus ada transparansi,” ucapnya kepada banggainesia.com.
BPD Honbola menegaskan, publikasi data ini bukan untuk mempermalukan pihak tertentu, melainkan agar ada transparansi dan kejelasan kepada masyarakat. “Kalau data jelas, warga bisa mengawasi. Jangan sampai hak mereka hilang begitu saja,” ujar Smith.
Kaitan berita ini, pewarta mencoba menghubungi salah satu aparat desa namun belum mendapat respon.
