HOME Nasional

RTM Malaysia Minta Maaf Usai Salah Sebut Nama Presiden RI di KTT ASEAN

Kesalahan penyebutan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai Joko Widodo terjadi saat siaran langsung kedatangan para pemimpin di KTT ke-47 ASEAN, Kuala Lumpur. RTM mengaku telah mengambil tindakan dan berjanji memperketat pengawasan editorial.

Saiful Yamin
Minggu, 26 Oktober 2025 | 15:44:55 WITA
Foto: KTT ASEAN (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA — Radio Televisyen Malaysia (RTM), lembaga penyiaran publik milik pemerintah Malaysia, menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan komentatornya yang salah menyebut nama Presiden Republik Indonesia saat siaran langsung pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur. RTM menyatakan telah mengambil tindakan atas kesalahan tersebut.

Dikutip dari Antara, Minggu (26/10/2025), dalam tayangan langsung kedatangan para pemimpin ASEAN dan pemimpin dunia di lokasi KTT, komentator RTM menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Presiden Joko Widodo. Kesalahan itu terdengar jelas oleh para jurnalis dari berbagai negara yang berada di media center KTT ASEAN, Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC).

“Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kekeliruan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT ke-47 ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan di Pusat Konvensi Kuala Lumpur,” demikian pernyataan resmi yang diterima di Kuala Lumpur, Minggu.

RTM menjelaskan, hasil penyelidikan internal menunjukkan komentator bersangkutan secara tidak sengaja menyebut Presiden Republik Indonesia sebagai Joko Widodo, padahal Presiden RI saat ini adalah Prabowo Subianto.

“RTM memandang hal ini dengan serius dan telah mengambil tindakan yang sesuai. RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” tulis pernyataan tersebut.

RTM juga menegaskan akan memperkuat pengawasan editorial dan memperketat proses pemeriksaan fakta agar seluruh informasi yang disiarkan ke publik tetap akurat dan disampaikan dengan integritas.

Editorial
Jajak Pendapat

Pemerintah berencana mengkombinasikan iuran BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta bagi keluarga mampu. Apakah Anda setuju kelas khusus BPJS Kesehatan