Koperasi SWS Protes Keras Aksi Main Serobot Sawindo di Areal Plasma Petani

LUWUK — Pengurus Koperasi Mitra Produsen Sawit Widya Sejahtera (SWS) Batui membantah keras klaim Legal Humas PT Sawindo Cemerlang, Jatmiko, mengenai adanya tumpang tindih lahan di area kerja sama. Koperasi menegaskan persoalan batas kebun ini telah tuntas sejak 2022 melalui mediasi Pemkab Banggai hingga berakhir damai di Pengadilan Negeri Luwuk.

Pernyataan ini keluar usai karyawan Sawindo memanen sepihak dan menyita tumpukan buah sawit milik warga saat hendak diangkut ke pabrik. Meski Jatmiko beralasan penertiban lokasi bermasalah, aksi lapangan ini menyulut protes keras dan dinilai sebagai tindakan premanisme.

Salah satu anggota petani plasma, Jafar, menilai manajemen anyar Sawindo sengaja memantik perselisihan baru. Ia menekankan, tiap bidang kebun binaan memiliki batas kepemilikan yang sangat terang.

"Jangan asal bilang tumpang tindih. Tanah yang kami kerjasamakan murni asal-muasalnya milik warga, bukan pembagian 20 persen kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, kami tahu persis batas kepemilikan kami," tegas Jafar.

Mantan karyawan Sawindo ini menambahkan, jajaran pimpinan baru perusahaan terkesan mendaur ulang masalah lama yang sejatinya sudah rampung.

"Yang harus mereka ingat, koperasi yang kami bentuk punya riwayat panjang terkait konflik lahan, dan persoalan itu kini sudah selesai," tandasnya.

Senada dengan Jafar, Bendahara Koperasi SWS Moh Arfa turut mempertanyakan sikap manajemen perusahaan yang mempermasalahkan kembali isu lama setelah empat tahun kemitraan berjalan harmonis.

"Penyelesaian konflik lahan dulu difasilitasi Pokja bentukan pemerintah daerah. Jadi kalau sekarang Jatmiko masih menganggap ada sengketa di lokasi ini, itu konyol," kata Arfa.

Arfa menegaskan, sejak koperasi berdiri, tak pernah ada warga yang mengeluhkan status tanah yang dipermasalahkan Jatmiko. Pihaknya pun heran melihat manajemen perusahaan bertindak seolah-olah menjadi penerima kuasa dari pihak lain.

"Ini lucu, memangnya tanah dia? Harusnya humas koordinasi atau perlu libatkan pemerintah, bukan main panen apalagi angkut buah milik petani," tutup Arfa.