Rancangan Perubahan APBD Banggai 2026, Evaluasi Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan
Bupati Banggai Amirudin menekankan penyesuaian program prioritas daerah serta tindak lanjut agenda nasional seperti program Asta Cita di hadapan DPRD, kepala desa, dan kepala puskesmas.
Bupati Banggai Amirudin (tengah) menyerahkan secara simbolis dokumen R-APBD-P 2026 kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai Saripudin Tjatjo (kanan) pada Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD, Luwuk, Senin (14/9/2026).
LUWUK — Pemerintah Kabupaten Banggai resmi menyerahkan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Penyerahan dokumen anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Banggai Amirudin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai di Ruang Sidang DPRD, Luwuk, Senin (14/9/2026).
Penyampaian R-APBD-P ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banggai.
Dalam pidatonya, Bupati Amirudin menjelaskan bahwa penyusunan perubahan APBD 2026 dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dinamika tantangan ekonomi, arah kebijakan fiskal nasional, serta daya dukung kapasitas keuangan daerah. Penyesuaian diarahkan pada tingkat program, kegiatan, hingga subkegiatan di seluruh perangkat daerah agar selaras dengan skala prioritas yang disepakati.
"Demikian garis besar gambaran umum Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026 ini kami sampaikan untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama," kata Amirudin.
Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran dari Pimpinan, Anggota DPRD, serta Badan Anggaran yang mengawal pembahasan dari tahap awal. Bupati berharap hasil penyusunan belanja daerah ini berorientasi penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banggai.
Ketua DPRD Kabupaten Banggai Saripudin Tjatjo memimpin jalannya rapat paripurna dan menyatakan seluruh fraksi bersepakat menerima dokumen Nota Keuangan tersebut untuk ditindaklanjuti ke tahap pembahasan berikutnya.
Hadirkan Kades dan Kepala Puskesmas
Pemandangan berbeda tampak pada rapat paripurna kali ini. Jajaran kepala desa (kades) dan kepala puskesmas se-Kabupaten Banggai turut diundang hadir secara langsung menyaksikan jalannya persidangan.
Langkah menghadirkan para pejabat tingkat tapak ini diambil agar mereka memahami proses pembahasan anggaran di tingkat legislatif dan eksekutif yang berlangsung cukup alot.
"Penting bagi para kades dan kepala puskesmas untuk mengetahui seluruh tahapan penyusunan anggaran yang cukup alot dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD agar ke depan pemanfaatan anggaran bisa lebih efisien dan tepat sasaran," ujar Amirudin saat memberikan tanggapan.
Selain persoalan efisiensi APBD, Amirudin mengingatkan jajarannya di tingkat desa dan fasilitas kesehatan untuk mengawal agenda strategis program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta kades dan kepala puskesmas mengakselerasi pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih serta pemenuhan target pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
