LUWUK - Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Banggai, Rudi K Bullah, tengah sibuk menyiapkan program sekolah rakyat.
Mulai dari pengadaan lokasi seluas 10 hektar hingga merampungkan dokumen
administrasi pendukung sebagai rujukan pelaksanaan sekolah rakyat yang
ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.
Rudi memaparkan pihak pemerintah
daerah cukup menyiapkan lahan dengan status hibah antara 5-10 hektar, serta
didukung dengan administrasi lainnya sesuai proposal pengusulan.
“Tugas daerah itu menyiapkan lahan dan
legalitas lainya termasuk perizinan, termasuk didalamnya penyiapan tenaga
pengajar,” kata Rudi, Jumat (11/4).
Program sekolah rakyat sendiri merupakan
program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto
sebagai bagian dari upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan. Karena itu,
penyelenggaraan sekolah rakyat dilaksanakan Kementerian Sosial yang didukung
oleh sejumlah kementerian lainnya.
“Dalam pelaksanaannya ada beberapa
kementerian dilibatkan, namun yang menjadi penanggung jawab operasional adalah
Kementerian Sosial, dan otomatis di daerah adalah kami Dinas Sosial,” kata
Rudi.
Rudi K Bullah / Foto: Revino JPsulteng
Rudi mengatakan, selaku penanggung jawab
penyelenggaraan dalam pelaksanaan nantinya, pihaknya bertekad menyukseskan
program sekolah rakyat sesuai skema yang telah ditentukan oleh pemerintah
pusat.
Sesuai informasi yang di peroleh media
ini, dikatakan ada dua skema pembukaan sekolah rakyat. Pertama, pemerintah
akan merevitalisasi gedung yang sudah ada, khususnya gedung milik pemerintah
yang mempunyai kelas dan asrama atau kamar penginapan.
Skema kedua, pemerintah pusat akan
membangun gedung baru di lahan seluas 5-10 hektar yang disiapkan pemerintah
daerah. Pemerintah akan membangun ruang kelas, asrama, dan perumahan guru.
Namun skema mana yang bakal dikerjakan Rudi belum bisa memastikan hal itu,
mengingat pihaknya belum mendapatkan angka pasti untuk proyek tersebut.
Dan pihaknya di daerah hanya Kmengurus kesiapan lahan.
Adapun lahan yang dipilih dan dalam
persiapan pengajuan bertempat di Tandos Kecamatan Luwuk Utara.
“Kami targetkan di hari Senin sudah bisa
rampungkan dokumen dan mendapat persetujuan dari Bupati Banggai selaku pimpinan
daerah, dan seterusnya kami ajukan ke Kementerian Sosial,” kata Rudi.
