JAKARTA — Bencana longsor dan banjir bandang melanda tiga provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rekaman video yang beredar di masyarakat memperlihatkan gelondongan kayu terseret arus banjir bandang, memunculkan dugaan kuat kerusakan hutan akibat praktik pembalakan liar dan alih fungsi lahan.

Data Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mencatat tutupan hutan Indonesia terus menurun dalam dua dekade terakhir. Pada 2000, tutupan hutan masih berada di angka 54 persen, namun menyusut menjadi 48 persen pada 2022. Penurunan ini menunjukkan kejahatan kehutanan yang berlangsung masif dan menyebabkan kerugian ekonomi negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.

Ekonom CELIOS Nailul Huda menjelaskan, deforestasi berjalan seiring dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pertambangan, termasuk di wilayah Sumatera. Ia menilai kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan lahan produktif sawit для mendukung program biodiesel telah membuka ruang penebangan hutan secara besar-besaran.

“Kami menduga pola serupa terjadi di Sumatera. Dorongan pemerintah untuk meningkatkan produksi biodiesel membuat banyak perusahaan membuka lahan sawit dengan menebang hutan. Ke depan, bukan hanya sawit, tetapi juga komoditas lain penghasil biodiesel,” ujar Huda, Senin (1/12/2025).

Selain ekspansi sawit, aktivitas pertambangan juga dinilai memperparah risiko bencana ekologis. CELIOS mencatat sedikitnya empat dampak utama dari pertambangan di Sumatera, yakni keterbatasan akses air bersih, meningkatnya pencemaran tanah dan udara, serta tingginya risiko banjir dan kebakaran lahan di wilayah tambang.

Kerugian Triliunan Rupiah per Provinsi

Huda memaparkan, kerugian akibat banjir bandang di Sumatera sangat besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kerusakan rumah warga diperkirakan mencapai Rp 30 juta per unit, sementara pembangunan kembali jembatan yang rusak membutuhkan biaya sekitar Rp 1 miliar per unit.

Kerugian sektor pertanian juga signifikan. Data CELIOS menunjukkan kerusakan lahan sawah menyebabkan kerugian sekitar Rp 6.500 per kilogram gabah, dengan asumsi produksi 7 ton per hektare. Sementara itu, biaya perbaikan jalan diperkirakan mencapai Rp 100 juta per kilometer.

Secara total, CELIOS memproyeksikan kerugian ekonomi di Provinsi Aceh mencapai Rp 2,2 triliun, Sumatera Utara Rp 2,07 triliun, dan Sumatera Barat Rp 2,01 triliun.

“Setiap tambahan satu hektare kebun sawit di kawasan hutan berpotensi menurunkan produksi sektor kehutanan hingga dua persen. Sumbangan ekonomi sawit dan tambang tidak sebanding dengan kerugian akibat bencana ekologis yang ditimbulkan,” tegas Huda.

Akumulasi Kerugian Capai Rp 68 Triliun

CELIOS memperkirakan total kerugian ekonomi akibat bencana ekologis di Sumatera sepanjang November 2025 mencapai Rp 68,67 triliun. Angka tersebut mencakup kerusakan rumah warga, hilangnya pendapatan rumah tangga, rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan, menurunnya produksi pertanian, serta degradasi lingkungan akibat kerusakan hutan.

“Bencana ekologis di Sumatera telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar dan berulang,” kata Huda.

Untuk mencegah bencana serupa, CELIOS mendesak pemerintah segera menerapkan moratorium izin pertambangan dan perluasan kebun sawit. Huda menekankan perlunya perubahan arah pembangunan menuju ekonomi berkelanjutan dan restoratif.

“Tanpa perubahan struktur ekonomi dan kebijakan lingkungan yang tegas, bencana ekologis akan terus berulang dengan dampak dan kerugian yang semakin besar,” pungkasnya.