HONBOLA – Polemik penyaluran bantuan pangan di Desa Honbola, Kecamatan Batui, terus mencuat. Hingga 1 September 2025, tercatat 18 kepala keluarga (KK) resmi mengadukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka keberatan karena nama mereka tertera sebagai penerima manfaat, namun tak pernah menerima bantuan beras.
Informasi diterima semestinya bantuan yang disalurkan berupa 20 kilogram beras untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025 menyasar 74 kepala keluarga. Tapi ini tidak sesuai kenyataan dilapangan.
Salah satu warga, Yustus Kule (74), mengaku heran namanya masuk dalam daftar penerima Bulog, tetapi hingga kini tak ada beras yang diterimanya. “Saya tidak tahu apa alasan pihak desa hingga tidak menyalurkan bantuan kepada saya. Kami sudah mengadukan hal ini ke ketua BPD bersama 17 KK lainnya,” ujarnya.
Berdasarkan data aduan terbaru, terdapat 6 KK di Dusun 1, 8 KK di Dusun 2, dan 5 KK di Dusun 3 yang tidak mendapatkan bantuan pangan.
Isu ini menjadi perbincangan hangat usai salah seorang warga mengunggah daftar penerima bantuan ke media sosial Facebook. Daftar tersebut memuat sejumlah nama yang mengaku tidak pernah menerima beras. Unggahan itu langsung menuai tanggapan negatif dari masyarakat, mulai dari pertanyaan soal transparansi pemerintah desa hingga dugaan adanya pengalihan bantuan.
Ketua BPD Honbola, Smith Damaila, sebelumnya menyoroti dugaan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi. Menurut dia, data yang diperoleh dari Bulog merupakan bagian dari fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa.
Hingga berita ini diturunkan, Banggainesia masih berupaya meminta konfirmasi dari Sekretaris Desa Honbola terkait data penyaluran, namun belum mendapat jawaban.
Sebagai informasi, mengutip situs resmi Badan Pangan Nasional (NFA), program bantuan pangan beras ini merupakan langkah strategis pemerintah bersama Perum Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia. Program bantuan pangan (Banpang) dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disebut menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah sebagai stimulus ekonomi nasional, yang langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
