BATUI – Sebuah pesan singkat di aplikasi Messenger memicu gelombang reaksi di Desa Honbola, Kecamatan Batui. Pesan itu menuding Badan Permusyawaratan Desa (BPD) “makan gaji haram” dan ini dianggap Ketua BPD Honbola, Smith Damaila, sebagai penghinaan terhadap lembaganya. Pesan tersebut diterima Wakil Ketua BPD, Meiping Insu, dari akun Facebook seorang warga pada awal pekan lalu.
Dalam tangkapan layar yang beredar, tertulis: “Tak ada tanggung jawabnya kamu BPD, cuma makan-makan gaji haram. Tugas BPD cuma mempermasalahkan pemerintah desa, membangun permusuhan.”
“Pernyataan seperti ini jelas merendahkan marwah BPD. Saya sangat menyayangkan hal itu,” kata Smith, Senin, (11/8).
Smith menegaskan, tudingan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, selama ini BPD Honbola menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa dengan tujuan membangun desa, bukan memecah belah masyarakat. “Tidak ada seperti yang ditudingkan dalam pesan itu. Mustahil untuk buat permusuhan,” ujarnya.
Sebelum mengambil langkah hukum, Smith ingin mendengar penjelasan dari Meiping yang pertama kali menerima pesan itu. Namun, ia menegaskan BPD tidak akan tinggal diam jika penghinaan seperti ini kembali terjadi. “Kami tetap jaga marwah lembaga, tapi juga menjaga hubungan dengan warga,” katanya.
Meski menunggu penjelasan, Smith sudah mengawali proses hukum. Pekan lalu, ia mencoba melapor ke Polres Banggai, namun diarahkan ke Polsek Batui. “Jadi ada upaya hukum yang akan kami tempuh,” tegasnya.
Smith juga mengingatkan bahwa media sosial bukanlah ruang bebas untuk melontarkan tuduhan tanpa bukti. Menurutnya, kritik adalah hak setiap warga, tapi harus disampaikan dengan santun dan melalui mekanisme resmi. “Kalau ada yang mau disampaikan, kita terbuka lewat forum desa. Bukan dengan bahasa kasar,” ujarnya.
Diketahui kasus ini muncul di tengah memanasnya hubungan antara sejumlah warga Honbola dan pemerintah desa. Ketegangan itu bahkan sudah dibawa ke meja mediasi Kesbangpol Banggai pada 4 Agustus lalu, dipicu dua isu utama: penghentian honor pendeta dan belum diserahkannya bantuan organ gereja.
Kepala Kesbangpol Banggai, Syaifuddin Muid saat itu, menyebut audit oleh Inspektorat menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, sekaligus meredakan kecurigaan warga terhadap pemerintah desa.
Kini, tuduhan “makan gaji haram” terhadap BPD menjadi babak baru yang berpotensi memperuncing suasana. Smith berharap perbedaan pandangan bisa diselesaikan lewat dialog, bukan saling serang di ruang publik. “Kita ingin desa ini tetap aman dan rukun,” ujarnya.
