PHNOM PENH – Pemerintah Kamboja mendesak Thailand untuk segera memulangkan 20 personel militernya yang ditahan tak lama setelah gencatan senjata antara kedua negara diberlakukan.

Kedua negara sebelumnya sepakat menghentikan bentrokan di perbatasan pada Selasa (29/7/2025), setelah lima hari kontak senjata yang menewaskan sedikitnya 43 orang dari kedua belah pihak.

Dikutip dari kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025), juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, menyatakan bahwa 20 tentara mereka ditahan sekitar pukul 07.50 pagi waktu setempat, atau sekitar delapan jam setelah gencatan senjata berlaku.

"Kami akan melakukan yang terbaik untuk melanjutkan negosiasi dengan pihak Thailand agar semua tentara kami dapat pulang dengan selamat dan sesegera mungkin," ujar Maly dalam konferensi pers di Phnom Penh.

"Kami mendesak pihak Thailand untuk memulangkan seluruh 20 personel militer ke Kamboja sesegera mungkin," imbuhnya.

Sementara itu, pihak Thailand menyatakan pada Rabu (30/7) bahwa para tentara yang ditahan telah diperlakukan sesuai hukum internasional dan peraturan militer. Pemerintah Thailand memastikan pemulangan akan dilakukan ketika situasi perbatasan dinilai stabil.

Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, turut menyerukan agar kedua negara menghormati kesepakatan gencatan senjata.

"Perjanjian penting ini harus dihormati sepenuhnya, dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, seiring upaya diplomatik yang terus berlanjut untuk menyelesaikan akar konflik," kata Turk dalam pernyataan resminya.

Ia juga mendesak Thailand dan Kamboja agar segera membangun kepercayaan dan perdamaian jangka panjang di kawasan perbatasan.

Sebelumnya, pertempuran sengit pecah di sepanjang perbatasan kedua negara yang melibatkan penggunaan jet tempur, roket, dan artileri. Akibat eskalasi tersebut, sekitar 300.000 orang dilaporkan mengungsi dari rumah mereka.

Pemerintah Thailand melaporkan 15 tentara dan 15 warga sipil tewas dalam konflik tersebut. Sementara itu, pihak Kamboja mengonfirmasi lima tentara dan delapan warga sipil mereka turut menjadi korban jiwa.

Jumlah korban tewas ini jauh lebih besar dibandingkan dengan konflik sporadis yang pernah terjadi di wilayah perbatasan kedua negara antara 2008 hingga 2011, yang saat itu menewaskan total 28 orang.