HOME Pemkab

Hindari Pemotongan Dana Pusat, Bupati Ingatkan Realisasi Anggaran

Amirudin mengakui adanya keterlambatan pada awal tahun anggaran 2025 akibat proses Pilkada dan penetapan kepala daerah definitif yang baru rampung pada 2 Juni 2025. Meski demikian, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memanfaatkan sisa waktu dengan optimal.

Saiful Yamin
Minggu, 26 Oktober 2025 | 16:16:36 WITA
Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, SP., MM., AIFO

LUWUK - Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, SP., MM., AIFO, menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran di sisa waktu tahun berjalan guna menghindari potensi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Peringatan itu disampaikan Amirudin dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Triwulan III, yang digelar pada Selasa (21/10/2025) di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai.

“Kita semua tidak ingin dana transfer dari pusat dipotong. Jika itu terjadi, bukan hanya masyarakat yang akan terdampak, tetapi kita juga akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan program daerah,” ujar Amirudin.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan setiap anggaran yang telah dialokasikan benar-benar terserap untuk kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga menekankan, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperjuangkan dukungan pembangunan ke pemerintah pusat akan menjadi sia-sia apabila serapan anggaran daerah tidak mencapai target.

Amirudin mengakui adanya keterlambatan pada awal tahun anggaran 2025 akibat proses Pilkada dan penetapan kepala daerah definitif yang baru rampung pada 2 Juni 2025. Meski demikian, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memanfaatkan sisa waktu dengan optimal.

“Saya ingin setiap rupiah yang kita anggarkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan ada dana yang ‘tidur’ di akhir tahun,” tegasnya.

Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Bupati Banggai, Drs. Furqanuddin Masulili, MM, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, dan camat, Amirudin menanyakan secara langsung berbagai kendala teknis maupun administratif yang menghambat penyerapan anggaran. Ia meminta agar solusi percepatan segera diterapkan agar target serapan APBD 2025 tercapai secara optimal.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (BIPRAM), Mulsandi, ST., MT, melaporkan bahwa hingga Oktober 2025 terjadi tren peningkatan serapan anggaran di sebagian besar OPD.
“Semua OPD saat ini sedang berpacu agar serapan anggaran dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” katanya.

Mulsandi menambahkan, di tingkat kecamatan terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian anggaran yang realisasinya akan dilakukan bersamaan dengan momen perubahan anggaran tahun ini.

Evaluasi Triwulan III ini bertujuan meninjau capaian kinerja perangkat daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah berharap langkah ini dapat memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Editorial
Jajak Pendapat

Pemerintah berencana mengkombinasikan iuran BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta bagi keluarga mampu. Apakah Anda setuju kelas khusus BPJS Kesehatan