JAKARTA – Lonjakan harga bawang putih kian mengkhawatirkan dan meluas ke sebagian besar wilayah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga pekan kedua Juli 2026, kenaikan harga komoditas ini telah melanda 269 kabupaten/kota atau mencakup 74,72% wilayah tanah air. Di beberapa daerah terpencil, harganya bahkan telah menembus angka Rp 100 ribu per kilogram (kg).
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Pasalnya, dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya, bawang putih menjadi komoditas dengan penyebaran kenaikan harga yang paling agresif.
"Bawang putih perlu mendapatkan perhatian secara serius karena sudah ada 269 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga," ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (13/7/2026).
Saat ini, rata-rata harga bawang putih secara nasional telah menyentuh Rp 42.611 per kg, angka yang berada jauh di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen.
BPS merinci sejumlah daerah yang mengalami tekanan harga paling tinggi, di antaranya:
Provinsi Papua Pegunungan: Menjadi wilayah dengan harga tertinggi yang mencatatkan angka Rp 100 ribu per kg.
Kabupaten Deiyai (Papua Tengah): Harga menembus Rp 79 ribu per kg, atau melonjak 107,89% di atas HAP.
Kabupaten Aceh Selatan: Harga mencapai Rp 50 ribu per kg (31,6% di atas HAP) dengan perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 36,38%.
Kabupaten Gorontalo Utara: Harga mencapai Rp 50 ribu per kg (31,58% di atas HAP) dengan perubahan IPH sebesar 20,98%.
Uniknya, lonjakan harga ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok. Data BPS menunjukkan volume impor bawang putih sepanjang Januari–Juni 2026 justru mengalami kenaikan sebesar 28,44% secara tahunan (year-on-year), dengan total pasokan masuk mencapai 229,76 ribu ton.
Amalia menjelaskan, biang kerok utama dari mahalnya komoditas impor ini adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta pembengkakan biaya logistik internasional yang terjadi sepanjang bulan Juni.
Faktor logistik ini dipertegas oleh Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru. Ia mengungkapkan bahwa konflik global yang memicu penutupan Selat Hormuz berdampak langsung pada jalur pelayaran komoditas dari China sebagai negara produsen utama.
"Pasca adanya krisis Selat Hormuz, kapal-kapal berbendera China diperebutkan banyak negara. Ini menjadi salah satu pemicu kenaikan biaya logistik atau distribusi ke Indonesia," kata Nawandaru.
Merespons kondisi tersebut, Kementerian Perdagangan kini bergerak cepat menyusun strategi taktis bersama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Pemerintah mengimbau para importir untuk mengubah rute pengapalan logistik mereka.
Kemendag mendorong agar kapal-kapal pembawa bawang putih dari negara asal bisa langsung bersandar di pelabuhan-pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia, tanpa harus melewati transit domestik yang panjang di wilayah barat.
Langkah pintas ini diharapkan dapat memangkas biaya distribusi secara signifikan, sekaligus menstabilkan pasokan dan menurunkan harga eceran bawang putih di wilayah timur yang saat ini mengalami tekanan inflasi paling berat.
