HOME Publika

Dana Desa Dipersoalkan, Kesbangpol Banggai Minta Audit Pemdes Honbola

Honor pendeta dihentikan sepihak, organ gereja tak kunjung diserahkan. Warga protes, audit jadi jalan tengah.

Saiful Yamin
Selasa, 05 Agustus 2025 | 00:10:28 WITA
Mediasi perseteruan antara Kades Honbola dan pendeta Gereja Eklessia (GPdi) Honbola, Senin (4/8/2025) bertempat di Kantor Kesbangpol Banggai. FOTO: Amad Labino/cnadaily.id

LUWUK – Ketegangan antara sejumlah warga Desa Honbola dan pemerintah desanya akhirnya dibawa ke meja mediasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banggai memfasilitasi pertemuan yang berlangsung pada Senin, 4 Agustus 2025, di kantor Kesbangpol Banggai, Jalan Urip Sumoharjo, Luwuk.

Mediasi ini dipicu dua persoalan utama yakni, honor pendeta yang dihentikan sepihak dan bantuan organ gereja yang tak kunjung diserahkan.

Permasalahan mencuat sejak Pendeta Utama Hallawa menyampaikan protes atas kebijakan Pemerintah Desa Honbola yang dianggap tidak transparan dan merugikan gereja tempatnya melayani.

“Honor terakhir kami terima tahun 2023. Setelah itu tidak ada kejelasan, tidak ada pemberitahuan,” ujar seorang warga yang mendampingi Hallawa.

Selain honor, organ gereja yang diadakan sejak dua tahun lalu juga belum sampai ke tangan jemaat. Alat musik tersebut disebut masih berada di rumah Kepala Desa Honbola, Yustina Maningku.

Kepala Kesbangpol Banggai, Syaifuddin Muid, yang memimpin langsung forum, menyebut audit adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan polemik ini.

“Persoalan honor pendeta dan guru sekolah minggu yang katanya Sekdes sudah di Silpa kan. Nah, agar supaya masyarakat yakin kami minta Inspektorat untuk lakukan audit. Karena ini yang menjadi pemicu awal,"  kata Syaifuddin.

Sebelumnya Pemerintah desa melalui Sekeretaris Desa, Margaretha Tintingan, Selasa (15/7/2025), menyatakan anggaran honor pendeta dan guru sekolah minggu telah dimasukkan ke dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Tapi penjelasan ini tidak serta-merta meredakan kecurigaan warga. Audit, kata Syaifuddin, dibutuhkan untuk membuktikan klaim tersebut.

Menyangkut bantuan Orgen, Syaifuddin Muid menyarankan agar Kades Yustina Maningku segera menyerahkan kembali orgen tersebut ke gereja sebab bantuan tersebut diadakan untuk gereja.

“Kemudian persoalan asset desa juga di audit,” tambah Syaifuddin Muid.

Forum yang berlangsung selama beberapa jam itu turut dihadiri unsur Forkopimcam Batui, Danramil 1308–03/Batui Kapten Inf Supartono, Kapolsek Batui IPTU Rudi Dg Sumbung, Sekcam Batui, perwakilan Inspektorat, Dinas PMD, FKUB, serta puluhan warga.

Kesbangpol memastikan mediasi belum berakhir. Proses akan dilanjutkan setelah Inspektorat Banggai melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan Dana Desa Honbola.

“Kami ingin masyarakat dapat kejelasan. Kami juga akan melaporkan perkembangan ini kepada Bupati,” ujar Syaifuddin.

Sebelum mediasi ini digelar, Kesbangpol lebih dulu mengirimkan undangan resmi kepada para pihak terkait, termasuk Pendeta Utama Hallawa yang menjadi pusat perhatian dalam konflik ini.  

Editorial
Jajak Pendapat

Pemerintah berencana mengkombinasikan iuran BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta bagi keluarga mampu. Apakah Anda setuju kelas khusus BPJS Kesehatan