JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 mencapai US$ 437,9 miliar atau setara dengan Rp 7.488 triliun (asumsi kurs Rp 17.100 per dolar AS). Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$ 434,9 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa secara tahunan ULN Indonesia tumbuh sebesar 2,5 persen (yoy). Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan capaian bulan Januari 2026 yang sebesar 1,7 persen (yoy).
"Kenaikan posisi ULN pada Februari 2026 terutama didorong oleh sektor publik, khususnya bank sentral, seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI)," ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 15 April 2026.
Utang Pemerintah dan Sektor Publik Posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar US$ 215,9 miliar atau tumbuh 5,5 persen (yoy). Mayoritas utang pemerintah merupakan utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Dana dari ULN pemerintah ini dialokasikan untuk sejumlah sektor strategis, di antaranya:
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 22,0 persen.
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial: 20,3 persen.
Jasa Pendidikan: 16,2 persen.
Konstruksi: 11,6 persen.
Transportasi dan Pergudangan: 8,5 persen.
ULN Swasta Mengalami Penurunan
Berbanding terbalik dengan sektor publik, ULN swasta justru mengalami penurunan sebesar 0,7 persen (yoy) menjadi US$ 193,7 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh penyusutan utang pada lembaga keuangan sebesar 2,8 persen (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 0,2 persen (yoy).
Sektor industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar dengan pangsa 80,3 persen dari total utang swasta.
Klaim Struktur Ekonomi Masih Sehat Meskipun secara nominal meningkat, Bank Indonesia mengklaim struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali. Hal ini didasarkan pada rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga di level 29,8 persen.
Selain itu, struktur utang Indonesia masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi mencapai 84,9 persen dari total keseluruhan utang.
"BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan sambil meminimalkan risiko stabilitas ekonomi," pungkas Denny.
