LUWUK — Pemerintah Kabupaten Banggai terus mendorong penguatan literasi dan kualitas layanan perpustakaan daerah. Salah satunya melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Pembinaan Perpustakaan dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang digelar di Hotel Santika, Kecamatan Luwuk Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Banggai, Drs. Furqanuddin Masulili, MM, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispustaka), Kepala Dinas Koperasi dan UKM, perwakilan Bunda Literasi, camat se-Kabupaten Banggai, serta pengurus perpustakaan dari berbagai satuan pendidikan dan komunitas.
Bimtek tersebut menghadirkan dua narasumber dari Perpustakaan Nasional RI: Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan, Agus Sutoyo, M.Si, serta Anton Alfian, Kepala Sub Koordinator Akreditasi Perpustakaan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Dalam sambutannya, Agus Sutoyo menegaskan pentingnya posisi perpustakaan sebagai ruang publik yang tidak hanya menyediakan buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
“Sebagai lembaga pembina, kami berharap seluruh pustakawan, termasuk yang ada di Kabupaten Banggai, menjadi bagian yang sangat khusus, seperti yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, wajib memberikan ruang pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi keberadaan gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Banggai yang dinilai representatif untuk berbagai aktivitas kreatif masyarakat.
“Perpustakaan Nasional memperhatikan Kabupaten Banggai karena memiliki perpustakaan yang megah dan indah. Bangunan ini dirancang untuk menjadi tempat yang representatif bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Furqanuddin menyoroti pentingnya transformasi perpustakaan di era digital yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, perpustakaan hari ini harus bisa menjangkau semua kalangan, termasuk kelompok rentan dan marjinal.
“Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan upaya untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengembangkan potensi individu dan kelompok masyarakat. Dengan inklusi sosial, perpustakaan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang beruntung agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya,” ujarnya.
Wakil bupati juga menekankan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan indikator penting dalam menjamin mutu layanan.
“Akreditasi perpustakaan menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan standar nasional. Dengan akreditasi, perpustakaan dapat menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan yang terbaik, profesional, dan terukur,” katanya.
Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas pustakawan dalam memahami mekanisme akreditasi dan strategi penerapan inklusi sosial di masing-masing lembaga.
“Saya berharap melalui Bimtek ini, para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme akreditasi serta strategi dalam menerapkan pendekatan inklusi sosial di lingkungan perpustakaan masing-masing. Mari kita bersama mewujudkan perpustakaan yang berkualitas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai yang cerdas, literatif, dan berdaya saing tinggi,” tutupnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap program unggulan “Banggai Cerdas”, Furqanuddin juga menghimbau setiap kecamatan untuk membangun gedung perpustakaan sebagai upaya mendekatkan akses literasi kepada masyarakat.
Usai pembukaan, peserta bimtek menerima materi teknis seputar penguatan peran pustakawan yang profesional, serta panduan pengajuan akreditasi perpustakaan melalui SiPAPI (Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia) yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI.
