JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak global.

Pemerintah dipastikan akan tetap mempertahankan batas defisit APBN maksimal sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk mencapai target tersebut, Kemenkeu kini tengah mengkaji langkah efisiensi belanja pada kementerian dan lembaga (K/L).

Langkah ini diambil guna mengantisipasi pembengkakan beban subsidi akibat meroketnya harga minyak dunia imbas konflik bersenjata di Timur Tengah.

"Langkah pertama ya itu, efisiensi. Ada diskusi nanti (pemangkasan belanja) berapa, jika memang harga BBM naik terus," ujar Purbaya usai rapat di Jakarta Pusat, Senin, 16 Maret 2026.

Purbaya menegaskan bahwa efisiensi belanja adalah opsi yang jauh lebih sehat dibandingkan harus melonggarkan batas defisit anggaran.

Dengan menekan belanja, pemerintah tidak perlu menambah pembiayaan melalui penarikan utang baru yang berpotensi membebani negara di masa depan.

"Kalau tidak (dijaga), enak amat kerja saya. Tinggal naikkan defisit, ngutang lebih banyak, nanti masyarakat marah-marah lagi pemerintah ngutang terus," tuturnya.

Dalam sepekan ke depan, Kemenkeu akan meminta seluruh K/L untuk menghitung ulang anggaran mereka yang sekiranya dapat dipotong atau ditunda.

Purbaya secara khusus meminta K/L untuk menangguhkan program-program tambahan yang dinilai membuat anggaran "menggelembung" hingga situasi memungkinkan.

"Kita fokus ke anggaran yang ada, maksimalkan yang ada. Program tambahan kita tunda dulu, sekarang jelas tidak mungkin," tambah Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menjelaskan bahwa rencana pemotongan ini belum tentu langsung dieksekusi dalam waktu dekat.

Instruksi penghitungan ini barulah langkah awal agar pemerintah memiliki basis data yang kuat jika sewaktu-waktu kebijakan pemangkasan harus diterapkan secara mendadak.

Hingga saat ini, Purbaya mengeklaim kondisi APBN masih dalam kategori aman dan cukup bertahan menghadapi fluktuasi harga energi.

Pemerintah baru akan melakukan perhitungan ulang total jika kenaikan harga minyak dunia bertahan di level tinggi dalam durasi yang lama.

"Belum kelihatan sekarang, harga belum stabil. Rasanya anggaran masih cukup bertahan, kecuali naiknya tinggi sekali," pungkasnya.