LUWUK - Gelombang protes menolak kenaikan tunjangan DPR RI yang meletup sejak 25 Agustus lalu, siang tadi merambah ke Kabupaten Banggai. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Banggai mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (1/9/2025).
Dalam orasinya, massa menuntut penghapusan tunjangan DPR RI yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Mereka juga menyoroti proyek pembangunan gedung DPRD Banggai yang menelan anggaran hingga Rp7,1 miliar, serta rehab rumah jabatan Ketua DPRD Banggai yang mencapai Rp981 juta. Menurut pendemo, penggunaan anggaran fantastis itu sangat berlebihan di tengah ekonomi warga yang mencekik.
“Ini keterlaluan, seharusnya uang bisa dipakai untuk kepentingan rakyat yang lagi susah,” ucap Yunus, salah seorang warga yang ikut aksi, kepada banggainesia.com.
Selain mengkritisi proyek pembangunan, para pendemo juga menyampaikan serangkaian tuntutan yang mereka nilai penting untuk mengembalikan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Adapun poin-poin utama yang disuarakan antara lain:
- Menghapus tunjangan DPR RI.
- Mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Mencopot Kapolri.
- Menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa.
- Menolak pajak PBJT 10% dan kenaikan PBB–P2.
- Transparansi dalam perumusan Perda.
- Evaluasi kinerja DPRD Banggai terkait persoalan PHK buruh, blacklist pekerja di perusahaan, kerusakan mangrove akibat tambang di Siuna, konflik agraria PT Sawindo Cemerlang, hingga kasus 15 pekerja damkar.
- Evaluasi peruntukan APBD Banggai yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, dengan menyoroti sejumlah anggaran fantastis, antara lain:
- Baju dinas Rp7,1 miliar
- Rapat koordinasi pejabat Rp31 miliar
- Kolam renang Rp15 miliar
- Hibah Polda Sulteng Rp6,9 miliar
- Rehab rumah jabatan Ketua DPRD Rp981 juta
- Gedung DPRD Rp7,1 miliar
- Rehab mess Pemda Banggai di Palu Rp17 miliar
- Mendesak DPRD Banggai menggunakan hak interpelasi.
Menurut para orator, daftar tuntutan itu lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan DPRD Banggai yang dianggap lebih mementingkan belanja pejabat dibanding kebutuhan rakyat, guru, mahasiswa, hingga pelaku usaha kecil.
Aksi yang berlangsung sejak siang itu sempat membuat aktivitas perkantoran di sekitar DPRD terhenti sejenak. Massa berjanji akan terus melanjutkan aksi hingga pemerintah dan DPR benar-benar mendengar suara rakyat.
