BATUI – Warga kurang mampu di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram atau gas melon. Masalah kelangkaan ini menjadi perhatian karena terjadi di saat pengiriman stok dari pihak agen ke tingkat pangkalan sebenarnya berjalan dengan lancar.

Banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah mengaku selalu kehabisan stok setiap kali tabung gas bersubsidi tiba di pangkalan. Kondisi ini membuat warga harus mencari gas hingga ke luar wilayah kelurahan demi memenuhi kebutuhan dapur mereka.

Di Kelurahan Tolando saat ini tercatat ada empat pangkalan resmi yang aktif beroperasi. Namun, keberadaan empat pangkalan tersebut dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan harian masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan pangkalan.

Sebenarnya, Kecamatan Batui khususnya yang berada di sepanjang jalur poros Trans Sulawesi sudah memiliki fasilitas infrastruktur jaringan gas (jargas) langsung ke rumah-rumah. Namun pada kenyataannya, fasilitas jaringan gas pipa belum merata dan tidak semua kepala keluarga (KK) memilikinya, sehingga keberadaan elpiji tabung 3 kilogram tetap sangat dibutuhkan oleh sebagian besar warga.

Berdasarkan penuturan warga setempat, sebagian besar tabung gas melon diduga sudah dipesan secara perorangan oleh oknum tertentu sebelum mobil pengantar barang tiba. Sistem pesan duluan ini membuat warga biasa yang mengantre secara jujur tidak mendapatkan bagian.

Selain masalah pemesanan sepihak, warga membeberkan adanya pangkalan resmi yang sengaja menjual gas melon dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemilik pangkalan berdalih bahwa harga tambahan terpaksa diberlakukan karena adanya ongkos bongkar muat tabung dari truk agen ke dalam rumah yang dijadikan pangkalan.

"Saya selalu beli harga 35 ribu, alasannya ada ongkos bongkar muat dari truk pengangkut," ungkap seorang warga yang tidak berkenan namanya disebut dengan alasan takut tidak diberikan gas 3 kilogram lagi oleh pemilik pangkalan.

Akibat ketidaktransparan dalam pembagian ini, sebagian warga mulai mengusulkan solusi untuk memutus rantai permainan kuota. Masyarakat menginginkan agar proses pembongkaran muatan gas dari truk agen tidak lagi dilakukan di pangkalan pribadi, melainkan dialihkan langsung ke kantor kelurahan.

Melalui pembongkaran di kantor kelurahan, warga menilai proses distribusi akan menjadi lebih terbuka dan diawasi bersama. Langkah ini dianggap efektif untuk memperlihatkan secara jelas siapa saja oknum pemesan dalam jumlah tidak wajar, serta ke mana saja tabung-tabung gas dilarikan oleh pihak pangkalan.

Masalah kelangkaan dan lonjakan harga ini ternyata tidak hanya terjadi di Kelurahan Tolando. Kondisi serupa kini meluas ke wilayah lain di Kecamatan Batui, bahkan situasi lebih parah terjadi di Desa Ondo-ondolu I dan Desa Ondo-ondolu, di mana harga satu tabung gas melon di tingkat pengecer melonjak drastis hingga tembus Rp50.000.

Ketua RT di Kelurahan Tolando, Hasmia, menyatakan bahwa masalah ini sudah berlangsung selama beberapa waktu terakhir. Pihak RT sering didatangi oleh warga yang mengeluhkan susahnya membeli bahan bakar bersubsidi dengan harga yang normal.

"Saya banyak menerima keluhan dari warga. Mereka mengaku tidak pernah kebagian gas di pangkalan, padahal mereka sangat butuh untuk memasak sehari-hari di rumah," kata Hasmia saat memberikan keterangan, Minggu, 24 Mei 2026.

Hasmia menambahkan bahwa praktik pemesanan sepihak di pangkalan sangat merugikan hak masyarakat miskin. Gas subsidi yang seharusnya didistribusikan secara terbuka justru terkesan dimonopoli oleh pihak-pihak yang memiliki modal lebih besar untuk membeli dalam jumlah banyak.

"Setiap kali mobil agen datang menurunkan tabung, dalam sekejap langsung habis karena katanya sudah punya orang. Ini kan tidak adil untuk warga yang kurang mampu, yang tidak punya uang untuk memesan jauh-jauh hari," kata Hasmia menjelaskan kondisi di lapangan.

Menurut Hasmia, harga di tingkat pengecer serta pangkalan nakal saat ini sudah tidak masuk akal bagi kantong masyarakat kecil. Jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama tanpa ada tindakan, maka beban ekonomi warga akan semakin berat hanya untuk urusan pemenuhan kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, Hasmia meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Banggai untuk segera datang ke lapangan guna melihat langsung situasi yang terjadi. Perlu ada pengawasan yang ketat terhadap rantai distribusi gas dari agen hingga ke tangan konsumen akhir.

Pihak RT dan masyarakat berharap pemerintah daerah tidak ragu untuk memeriksa dan menindak tegas pemilik pangkalan atau agen yang terbukti nakal dengan alasan apa pun. Sanksi pencabutan izin usaha dinilai perlu diterapkan agar distribusi gas melon bisa kembali berjalan dengan jujur, adil, dan tepat saran di seluruh wilayah Banggai.