Wajah Penerima Bansos Bakal Discan, Wajah Orang Kaya Dijamin Tak Lolos

JAKARTA — Pemerintah tengah mematangkan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan akurasi data penerima. Salah satu teknologi utama yang disiapkan adalah pengenalan biometrik wajah (face recognition) yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penerapan biometrik wajah menjadi langkah awal pemerintah untuk memvalidasi dan memastikan keakuratan data masyarakat penerima bantuan.

"Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition," ujar Tito dalam acara FEKDIxIFSE di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Tito menerangkan, sistem digitalisasi ini tidak hanya terhubung dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga terintegrasi secara lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Kepolisian RI.

Melalui integrasi tersebut, sistem secara otomatis dapat memverifikasi kelayakan seseorang sebagai penerima bansos berdasarkan aset yang dimiliki.

"Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar. Lantas terkoneksi dengan Kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak. Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya," beber Tito.

Langkah pengetatan dan validasi data ini dipicu oleh temuan ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos di lapangan, seperti di Kabupaten Banyuwangi di mana hampir 70 persen penerima bansos tercatat tidak berhak menerima bantuan pemerintah. Daerah tersebut kini telah menjadi lokasi uji coba awal sistem digitalisasi bansos.

Saat ini, terdapat 42 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai daerah percontohan untuk pengembangan sistem tersebut. Pemerintah menargetkan perluasan uji coba validasi data mencakup lebih dari 200 kabupaten/kota hingga akhir tahun.

"Target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," tambah Tito.

Pengembangan mekanisme digitalisasi perlindungan sosial ini juga sejalan dengan langkah Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa teknologi biometrik wajah disiapkan untuk memastikan seluruh bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdaftar resmi dalam data pemerintah.

Meski demikian, penerapan teknologi ini tidak berarti seluruh penerima bansos saat ini harus segera melakukan pindaian (scan) wajah, melainkan menjadi bagian dari proses integrasi dan pembaruan sistem perlindungan sosial nasional yang sedang bertahap diperluas.