Ukur Kualitas Pelayanan Publik, Pemkab Banggai Buka Seminar Awal Survei Kepuasan Masyarakat
Bupati Amirudin gandeng Unismuh Luwuk untuk menguji performa Bapenda, DPMPTSP, dan Disnaker dari kacamata warga.
Bupati Amirudin menegaskan bahwa survei kepuasan publik perlu diperluas ke seluruh instansi penyedia layanan publik.
LUWUK — Pemerintah Kabupaten Banggai terus mendorong pembenahan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi berbasis data dan penilaian langsung dari masyarakat. Langkah strategis ini diwujudkan lewat pelaksanaan Seminar Awal Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banggai yang dibuka oleh Bupati Banggai Amirudin di Ruang Rapat Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai, Senin (28/9/2026).
Pada tahap awal, kajian survei difokuskan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan perizinan dan layanan publik, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
Dalam arahannya, Bupati Amirudin menegaskan bahwa survei kepuasan pelanggan perlu diperluas ke seluruh instansi penyedia layanan publik. Evaluasi internal dinilai tidak cukup tanpa melihat langsung pengalaman riil warga saat berurusan dengan birokrasi.
"Kita ingin mengetahui secara langsung bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Karena yang merasakan langsung pelayanan itu adalah masyarakat," ujar Amirudin.
Ia menekankan agar data dan rekomendasi hasil survei nantinya tidak sekadar mengendap menjadi dokumen laporan akademis. Seluruh OPD terkait diwajibkan memanfaatkan temuan lapangan untuk membenahkan dan meningkatkan mutu layanan.
"Dari hasil survei inilah kita bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BRIDA Kabupaten Banggai Andi Nur Syamsy Amir menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk sebagai mitra akademik dan penyedia tenaga ahli. Keterlibatan akademisi diharapkan menjamin metodologi pengkajian berjalan sistematis, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Seminar awal ini membahas teknis perancangan kajian, instrumen survei, penetapan sasaran responden, hingga metode analisis data. Pemkab Banggai menargetkan evaluasi berkala ini mampu melahirkan kebijakan pelayanan publik yang semakin presisi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Artikel Terkait
Pilihan Untukmu