JAKARTA – Di tengah tren kenaikan harga energi global yang memaksa 95 negara menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah Indonesia memilih jalur berbeda.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tetap menahan harga BBM subsidi demi menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Kebijakan ini diambil agar tekanan harga minyak dunia tidak langsung membebani kantong masyarakat secara luas.
"Tidak (BBM tidak naik). Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepaskan, nanti kayak negara-negara lain pada panik orang-orang," ujar Purbaya dikutip dari ANTARA, Senin, 23 Maret 2026.
Berdasarkan data Global Petrol Prices, lonjakan harga minyak dunia telah memicu kenaikan harga BBM dengan besaran bervariasi di puluhan negara.
Fenomena ini berdampak langsung pada meroketnya biaya transportasi dan harga barang konsumsi di kawasan Asia serta negara-negara berkembang lainnya.
Meski Indonesia berhasil mempertahankan harga, keputusan ini berimbas pada membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah sebelumnya menetapkan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel. Namun, realita harga global saat ini telah melampaui angka tersebut.
Selisih harga inilah yang kemudian dikonversi menjadi beban subsidi energi yang harus ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Sebagai konsekuensi, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah kini menyiapkan langkah-langkah penyesuaian fiskal untuk menjaga kesehatan anggaran.
Strategi yang akan ditempuh mencakup kombinasi antara penghematan belanja kementerian/lembaga serta upaya peningkatan pendapatan negara.
"Kita akan melakukan langkah-langkah entah penghematan, entah ini peningkatan pendapatan supaya APBN kita aman," tegas Purbaya.
Langkah ini dipandang krusial mengingat ketidakpastian ekonomi global masih membayangi, yang berpotensi merambat ke sektor transportasi hingga harga pangan di dalam negeri.
