LUWUK — Keluhan warga Kabupaten Banggai mengenai krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau mulai menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten Banggai memutuskan untuk menaruh perhatian serius pada infrastruktur air dengan merencanakan pembangunan waduk besar pada tahun anggaran 2027.
Langkah ini ditegaskan oleh Bupati Banggai, Amirudin, dalam Forum Perangkat Daerah di Kantor Bappeda, Rabu, 11 Maret 2026. Ia menyadari bahwa selama ini keluhan masyarakat di berbagai kecamatan mengenai macetnya aliran air bersih dan irigasi pertanian selalu menghiasi forum Musrenbang tanpa solusi permanen.
"Saya mohon, dengan persetujuan teman-teman di DPRD, tahun 2027 dibuat anggaran yang lebih besar untuk urusan air," ujar Amirudin. Menurutnya, koordinasi dengan PDAM menunjukkan bahwa penurunan debit air saat kemarau menjadi biang kerok kelangkaan, sehingga pembangunan penampungan air (waduk) menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda lagi.
Sinyal dari eksekutif ini langsung disambut positif oleh parlemen. Ketua Komisi II DPRD Banggai, Irwanto Kulap, menilai pembangunan waduk adalah langkah konstruktif untuk menjamin ketahanan air di masa depan. Namun, dukungan ini bukan tanpa syarat.
Ketua Komisi III DPRD, Suprapto, mengingatkan agar Dinas PUPR dan PDAM tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada manajemen distribusi. Ia menyoroti adanya ketimpangan pelayanan yang kerap memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
"Masih banyak praktik yang memprioritaskan pihak-pihak tertentu. Ini menambah gaduhnya pelayanan air," kritik Suprapto saat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD. Ia mendesak agar manajemen distribusi segera dibenahi agar tidak ada lagi kesan "tebang pilih" dalam pelayanan publik.
Menuju Musrenbang Kabupaten
Rencana pembangunan waduk ini menjadi poin krusial dalam mempertajam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Forum yang dihadiri oleh Wakil Bupati Furqanuddin Masulili dan jajaran pimpinan DPRD ini bertujuan menyelaraskan hasil Musrenbang tingkat bawah dengan prioritas daerah.
Setelah pertemuan ini, agenda akan dilanjutkan pada Kamis, 12 Maret 2026, melalui desk forum untuk membedah usulan prioritas dari kecamatan dan hasil reses anggota dewan. Seluruh poin kesepakatan, termasuk anggaran jumbo untuk sektor air, nantinya akan difinalisasi dalam Musrenbang tingkat kabupaten.
