Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Segini Rincian Uang Pensiun dan Fasilitas Negara untuk Gibran

BANGAINESIA.com — Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri secara resmi dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas negara yang akan diterimanya. Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, Gibran tetap berhak memperoleh uang pensiun beserta sejumlah fasilitas negara.

Ketentuan mengenai hak keuangan mantan kepala negara dan wakilnya tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara pada bagian penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap bentuk pemberhentian dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali terdapat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang secara tegas menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri yang ditempuh oleh Gibran tetap masuk dalam kategori berhenti dengan hormat sehingga hak-hak pensiunnya tetap melekat.

Merujuk Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978, besaran pensiun pokok yang diterima mantan wakil presiden adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Adapun besaran gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara—yakni Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung—adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan. Jika dikalikan empat, maka besaran pensiun pokok yang berhak diterima Gibran mencapai Rp20.160.000 setiap bulannya.

Selain uang pensiun pokok, negara juga memberikan sejumlah fasilitas penunjang lain bagi mantan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978. Fasilitas tersebut meliputi tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, biaya perawatan kesehatan, sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta satu unit kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 dijelaskan bahwa seluruh hak pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, hingga biaya perawatan kesehatan tersebut mulai dibayarkan terhitung sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.