PDIP Desak Gibran Mundur atau Dimakzulkan Usai Putusan MA Batalkan Suket Ijazah

BANGGAINESIA.com — Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jika desakan tersebut tidak diindahkan, Andreas menegaskan bahwa Gibran berhadapan dengan opsi pemakzulan oleh DPR RI.

“Iya itulah situasinya (mundur atau dimakzulkan). Dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” ujar Andreas saat dihubungi pada Senin (9/11/2026).

Menurut Andreas, berbagai masukan dari sejumlah pihak agar Gibran mundur selama ini tidak pernah digubris. Ia menilai Gibran beserta para pendukungnya justru bersikeras mempertahankan keabsahan riwayat pendidikannya di hadapan publik.

“Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, ‘kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah’, ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andreas menekankan bahwa DPR memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah tersebut. Jika parlemen abai, ia mengingatkan bahwa masyarakat akan menuntut hak kedaulatannya.

“Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7, 7a hingga 7c (UUD 1945), maka sama saja dengan DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara MK dan MA, dan rakyat yang sudah memberikan hak daulatnya pada DPR akan menuntut DPR untuk menggunakan hak tersebut,” tegasnya.

Menanggapi dinamika tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR akan segera mengambil langkah resmi terhadap putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Namun, saat ini pembicaraan masih berlangsung secara informal di tingkat lintas fraksi karena parlemen masih berada dalam masa reses.

Ketua Badan Pengkajian (BP) MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira. Aktual/DOK MPR RI

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dasco menjelaskan, masa reses DPR akan berakhir pada Selasa (10/11/2026). Setelah masa sidang dibuka, mekanisme resmi di parlemen dapat segera berjalan sembari menunggu salinan resmi putusan MA.

“Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tambah Dasco.

Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan terkait gugatan di PTUN Jakarta bernomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT dengan tergugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam putusan bernomor 742 K/TUN/2026 yang dikutip dari situs resmi MA pada Jumat (30/10/2026), majelis hakim membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah serta batal demi hukum, sekaligus memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.