PPPK Paruh Waktu Resmi Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

BANGGAINESIA.com – Pemerintah resmi menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, tidak hanya tenaga pendidik, melainkan juga tenaga kesehatan, pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga teknis dan pelayanan lainnya.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam konferensi pers di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (6/11/2026), usai melalui serangkaian pembahasan lintas kementerian yang difasilitasi pimpinan DPR RI.

Mensesneg menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga yang selama ini telah mengabdi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang merupakan pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujar Mensesneg.

Selain peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama bagi PPPK penuh waktu lintas profesi untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kesempatan tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada tahun 2027 mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg turut menyampaikan keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa kerja guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), khususnya bagi mereka yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan perpanjangan ini mencakup sekitar 172.323 guru di bawah naungan kementerian terkait serta 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.

Kebijakan serupa juga akan diterapkan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan pengaturan khusus terkait sejumlah persyaratan, termasuk batasan usia, bagi para tenaga tersebut saat mengikuti proses seleksi menjadi PNS.

Lebih lanjut, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS guna melakukan penyegaran komposisi aparatur negara seiring banyaknya PNS yang memasuki masa purna tugas, sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Proses pendaftaran direncanakan mulai dibuka pada November 2026 dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) bertindak sebagai ketua tim pelaksana seleksi.

Mensesneg memastikan seluruh keputusan terkait kebijakan kepegawaian tersebut akan mulai diberlakukan secara bertahap per 1 Januari 2027 dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara.

“Di tengah segala permasalahan yang kita hadapi bersama-sama, kami berkomitmen untuk satu per satu mari kita selesaikan. Alhamdulillah hari ini masalah kepegawaian sudah bisa kita benahi. Yang bekerja sudah mendapatkan kepastian status, adik-adik yang baru lulus juga akan kita buka ruang meskipun semua tentu kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita,” pungkas Mensesneg.