Yusril Sebut Putusan MK dan MA Final, Posisi Wapres Gibran di Ujung Tanduk

BANGAINESIA.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai putusan dua lembaga peradilan tertinggi negara terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bersifat final. Dengan demikian, menurutnya tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menanggapi rencana Gibran yang hendak membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” ujar Yusril.

Yusril menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap dua putusan tersebut. Dalam perkara di Mahkamah Agung (MA), pihak tergugat adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), sedangkan Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan PK dan bersiap menjalankan perintah putusan MA.

“Tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” katanya.

Meski demikian, Yusril tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai langkah hukum selanjutnya kepada Gibran. “Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran memohon kelonggaran waktu kepada Presiden untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya.

“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo di Istana.