JAKARTA — Kabar baik bagi sektor pertanian nasional, stok pupuk subsidi untuk para petani dipastikan dalam kondisi aman setelah pemerintah resmi menambah kuota menjadi 9,5 juta ton. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo kepada para petani di tanah air.
Kebijakan ini tidak hanya melipatgandakan kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat, tetapi juga memangkas rantai birokrasi penyaluran agar pupuk bisa tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, jalur distribusi kini dipotong agar lebih efisien. Penyaluran kini dilakukan langsung dari PT Pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi, sebelum akhirnya diteruskan kepada petani.
Proses penebusannya pun kian sederhana, di mana petani kini cukup membawa KTP. Terlebih, seluruh sistem penyaluran telah terintegrasi secara digital sehingga menjadi jauh lebih transparan dan mudah dipantau.
Komitmen pemerintah tidak berhenti di situ. Sejak Oktober 2025, harga pupuk subsidi juga telah dipangkas hingga 20 persen. Harga pupuk urea yang sebelumnya Rp2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Menariknya, pemerintah juga kembali menghidupkan alokasi pupuk subsidi bagi sektor perikanan sebanyak 295.000 ton setelah sempat dihentikan selama empat tahun terakhir.
Di samping membenahi tata kelola pupuk, pemerintah turut menggenjot modernisasi pertanian lewat penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara masif. Bantuan ini mencakup traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, hingga teknologi canggih seperti drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.
Pada tahun 2026 ini, Kementerian Pertanian bahkan telah menyiapkan sekitar 38.969 unit alsintan dengan sokongan anggaran mencapai Rp4,19 triliun untuk didistribusikan. Bagi petani yang ingin memiliki peralatan modern sendiri, skema kredit alsintan dengan bunga ringan juga telah dihadirkan melalui kerja sama dengan bank pemerintah dan bank daerah.
Kesejahteraan petani semakin diperkuat dengan langkah pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog, dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi. Kebijakan strategis ini terbukti ampuh menjaga harga gabah di tingkat petani agar tetap menguntungkan.
Rangkaian kebijakan beruntun ini terbukti membuahkan hasil positif bagi ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia sepanjang tahun 2025 sukses menembus 34,69 juta ton.
Angka ini juga selaras dengan rilis data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 35,6 juta ton dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebesar 34,6 juta
ton. Istimewanya, meroketnya angka produksi ini berjalan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan para petani, yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) per Mei 2026 yang berhasil menyentuh angka 127,73, rekor tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
