Kamboja Kecam Thailand Terkait Penembakan Kuil Preah Vihear

PHNOM
PENH — Pemerintah Kamboja melayangkan kecaman keras
terhadap militer Thailand yang disebut melakukan penembakan intensif ke arah
Kuil Preah Vihear, situs suci yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia
UNESCO sejak 2008. Phnom Penh menyebut tindakan itu sebagai serangan langsung
terhadap kedaulatan nasional dan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Dalam pernyataan resmi yang
dirilis Senin, 28 Juli 2025, Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Kamboja
menuduh serangan militer tersebut telah membahayakan integritas struktural kuil
dan merusak kawasan suci di sekitarnya. “Tindakan agresi yang kembali terjadi
ini telah menempatkan kuil dalam bahaya yang parah dan belum pernah terjadi sebelumnya,”
bunyi pernyataan itu.

Kementerian menyebut kerusakan
akibat penembakan telah melukai simbol identitas nasional Kamboja serta mengancam
keberlangsungan sejarah dan warisan spiritual bangsa. Tak hanya itu, tindakan
tersebut juga dianggap sebagai serangan terhadap “warisan budaya bersama umat
manusia”.

Pemerintah Kamboja menyatakan
bahwa penembakan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap berbagai
konvensi internasional. Di antaranya Konvensi Den Haag 1954 tentang
Perlindungan Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata, Protokol Kedua 1999, serta
Konvensi Warisan Dunia UNESCO 1972. Juga disebutkan Statuta Roma Mahkamah
Pidana Internasional (ICC), yang mengklasifikasikan perusakan warisan budaya
secara sengaja sebagai bentuk kejahatan perang.

Kamboja juga menyinggung peran
Thailand sebagai anggota Komite Koordinasi Internasional untuk Konservasi dan
Pengembangan Kuil Preah Vihear yang dibentuk berdasarkan keputusan UNESCO tahun
2014. Posisi tersebut, menurut Phnom Penh, seharusnya menjadi dasar bagi
Thailand untuk menjaga dan melindungi, bukan justru menyerang.

Kementerian Kebudayaan Kamboja mendesak
pemerintah Thailand untuk segera menghentikan seluruh operasi militer yang
menyasar Kuil Preah Vihear dan wilayah perlindungan di sekitarnya. Pemerintah
Kamboja juga meminta Thailand untuk mematuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan
perjanjian internasional yang telah disepakati.

“Kerajaan Kamboja tetap teguh
dalam komitmennya untuk mempertahankan warisan budayanya dan menjunjung tinggi
prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan hukum internasional,” tegas
pernyataan itu.