Dinas PUPR Banggai Kucurkan Anggaran Drainase untuk Enam Desa di Masama

MASAMA — Sedikitnya ada enam titik pembangunan saluran drainase di wilayah Kecamatan Masama yang bakal segera direalisasikan melalui alokasi dana APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026.

Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai, Takdir Said, menjelaskan bahwa proyek infrastruktur ini merupakan tindak lanjut dari usulan prioritas yang diajukan langsung oleh masyarakat dari tingkat desa.

“Tahun ini kami sudah menetapkan rencana pembangunan drainase di enam desa itu, dan anggaran rata-rata hampir sama, sekitar 200 jutaan,” ujar Takdir Said saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2026).

Pembangunan saluran drainase ini mencakup enam wilayah, yakni Desa Kembang Merta, Desa Serese, Desa Kospa Duata Karya, Desa Minang Andalan, Desa Eteng, dan Desa Duata Karya.

Rincian anggaran untuk masing-masing titik berkisar di angka Rp199 juta hingga mendekati Rp200 juta per desa. Secara spesifik, alokasi anggaran untuk Desa Kembang Merta, Desa Kospa Duata Karya, Desa Minang Andalan, dan Desa Duata Karya masing-masing dipatok sebesar Rp199.051.194,00.

Sementara itu, untuk pembangunan riol di Desa Serese serta saluran drainase di Desa Eteng mendapatkan pagu anggaran masing-masing senilai Rp199.947.821,00.

Lebih lanjut, Takdir menambahkan bahwa pihak Dinas PUPR sebenarnya telah merencanakan untuk mengakomodir seluruh usulan pembangunan drainase dari berbagai kecamatan di Kabupaten Banggai. Namun, kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi ketat membuat sejumlah usulan dari wilayah lain belum dapat sepenuhnya terakomodir dalam program kerja tahun ini.

“Banyak sekali memang usulan, cuma mau di apa, kondisi keuangan hari ini tidak bisa dipaksakan, karena sudah begitu kondisinya sekarang,” ungkapnya menjelaskan kendala anggaran di lapangan.

Meski harus berhadapan dengan keterbatasan finansial daerah, Takdir mengaku tetap optimistis bahwa instansi yang dipimpin oleh I Dewa Supatriagama tersebut akan terus berupaya maksimal. Pihaknya berkomitmen untuk tetap mengawal aspirasi dan kebutuhan krusial masyarakat secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan kas daerah yang tersedia.

“Yah, semoga saja kondisi ini tidak panjang, supaya apa yang menjadi kebutuhan publik bisa kita penuhi.”