BMKG Cabut Peringatan Dini Tsunami Pasca-Gempa M 7,6 Bitung

SULUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengakhiri peringatan dini potensi tsunami yang dipicu oleh gempa bumi magnitudo (M) 7,6 di Tenggara Bitung, Sulawesi Utara.

Pencabutan status peringatan ini dilakukan setelah tim teknis BMKG melakukan pemantauan mendalam terhadap aktivitas gelombang laut pasca-guncangan hebat pada Kamis pagi, 2 April 2026.

“Peringatan dini TSUNAMI yang disebabkan oleh gempa mag: 7.6, tanggal: 02-Apr-26 05:48:16 WIB, dinyatakan telah berakhir,” kata Plt Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, Kamis (2/4).

Meski peringatan telah berakhir, BMKG melaporkan bahwa instrumen pengukur pasang surut air laut (tide gauge) sempat mendeteksi adanya kenaikan muka air laut di sejumlah titik.

Tsunami kecil dengan ketinggian bervariasi terpantau di lima wilayah yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut) antara pukul 06.00 hingga 06.30 WIB.

Berdasarkan data terbaru dari BMKG, sebaran kenaikan air laut tersebut tercatat di beberapa lokasi berikut:

Minahasa Utara: Terdeteksi pada pukul 06:18 WIB dengan ketinggian mencapai 0,75 meter.
Belang (Minahasa Tenggara): Terdeteksi pada pukul 06:36 WIB dengan ketinggian 0,68 meter.
Sidangoli (Maluku Utara): Terdeteksi pada pukul 06:16 WIB dengan ketinggian 0,35 meter.
Halmahera Barat (Maluku Utara): Terdeteksi pada pukul 06:08 WIB dengan ketinggian 0,30 meter.
Bitung (Sulawesi Utara): Terdeteksi pada pukul 06:15 WIB dengan ketinggian 0,20 meter.

Rahmat Triyono menjelaskan bahwa hasil pemantauan ini menjadi dasar bagi BMKG untuk memastikan kondisi perairan sudah kembali stabil dan aman bagi aktivitas warga.

Walaupun status tsunami telah dicabut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa bumi susulan yang masih mungkin terjadi dengan kekuatan yang lebih kecil.

Warga yang sempat melakukan evakuasi mandiri ke dataran tinggi kini diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing dengan tetap memperhatikan struktur bangunan pasca-gempa.

Pemerintah daerah melalui BPBD di wilayah terdampak hingga saat ini masih melakukan pendataan kerusakan infrastruktur dan memonitor kondisi sosial di lapangan pasca-bencana.