Pemkab Banggai Gandeng BPKP Gelar Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
Sebanyak 30 auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah dibekali materi e-audit guna mendeteksi dini potensi penyimpangan tata kelola.
PALU, BANGGAINESIA.com — Pemerintah Kabupaten Banggai terus memperkuat kapasitas dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pelaksanaan Pelatihan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 9–13 November 2026 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah ini diikuti oleh 30 peserta dari unsur auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
Pelatihan tersebut terselenggara atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP melalui pola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan total waktu pembelajaran sebanyak 50 jam pelajaran.
Ketua Panitia Penyelenggara, Sri Minarni, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh materi pelatihan disampaikan langsung oleh para pemateri kompeten dari Pusdiklatwas BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Bupati Banggai menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut sebagai bentuk komitmen meningkatkan kapabilitas aparatur pengawasan. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis penggerak pembangunan daerah yang memiliki risiko tata kelola cukup tinggi, sehingga menuntut pengawasan yang profesional, efektif, dan berintegritas.
Bupati berharap melalui materi komprehensif—mulai dari gambaran umum pengadaan, perencanaan, pelaksanaan audit, hingga pemanfaatan sistem electronic audit (e-audit)—para peserta mampu mendeteksi secara dini potensi penyimpangan serta menghasilkan rekomendasi pengawasan yang solutif. Peningkatan kompetensi APIP dinilai menjadi faktor krusial dalam mendukung reformasi birokrasi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Karim, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Banggai atas komitmen dukungan anggaran bagi penguatan kapasitas APIP. Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh belanja pemerintah, baik operasional maupun modal, dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Mengingat regulasi dan model pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berkembang, Abdul Karim menekankan agar APIP senantiasa memperbarui pemahaman mereka. Ia juga menyoroti meningkatnya transaksi melalui sistem elektronik, seperti e-purchasing dan e-katalog, yang menuntut metode pengawasan lebih cepat.
Melalui penerapan e-audit, transaksi yang memiliki anomali atau karakteristik tidak wajar dapat dideteksi lebih awal untuk dijadikan dasar perencanaan dan analisis pengawasan. Dalam kesempatan itu, Abdul Karim turut mengingatkan sejumlah temuan yang kerap dijumpai dalam audit pengadaan, di antaranya kemahalan harga, kekurangan volume pekerjaan, barang atau hasil pekerjaan yang tidak dimanfaatkan, serta ketidaksesuaian spesifikasi.
Selain kemampuan mendeteksi penyimpangan, ia menegaskan pentingnya penguatan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit, terutama temuan yang memiliki konsekuensi keuangan, agar pengawasan memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Melalui pelatihan ini, auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai diharapkan semakin kompeten dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Topik Terkait
Pilihan Untukmu
Dua Kasus Sabu Terungkap dalam Semalam, Polresta Banggai Sita 18,45 Gram
Diduga MCB Meledak, Gudang Cat di Desa Koyoan Nambo Ludes Terbakar
Bupati Banggai Minta ASN Tak Manfaatkan Jabatan untuk Kepentingan Pribadi
MK Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran, Pakar Politik: Tanggung Jawab Siapa?
BGN Siap Tambah Hampir 1.000 Dapur Makan Bergizi Gratis, Prioritaskan Wilayah 3T
