Gelombang Protes di Banggai: Pembangunan Kantor DPRD Banggai Disorot

LUWUK – Gelombang
protes menolak kenaikan tunjangan DPR RI yang meletup sejak 25 Agustus lalu,
siang tadi merambah ke Kabupaten Banggai. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi
Mahasiswa dan Rakyat Banggai mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (1/9/2025).

Dalam
orasinya, massa menuntut penghapusan tunjangan DPR RI yang dinilai tidak
berpihak pada rakyat kecil. Mereka juga menyoroti proyek pembangunan gedung
DPRD Banggai yang menelan anggaran hingga Rp7,1 miliar, serta rehab rumah
jabatan Ketua DPRD Banggai yang mencapai Rp981 juta. Menurut pendemo,
penggunaan anggaran fantastis itu sangat berlebihan di tengah ekonomi warga
yang mencekik.

“Ini
keterlaluan, seharusnya uang bisa dipakai untuk kepentingan rakyat yang lagi
susah,” ucap Yunus, salah seorang warga yang ikut aksi, kepada banggainesia.com.

Selain
mengkritisi proyek pembangunan, para pendemo juga menyampaikan serangkaian
tuntutan yang mereka nilai penting untuk mengembalikan keberpihakan pemerintah
kepada rakyat. Adapun poin-poin utama yang disuarakan antara lain:

Menghapus
tunjangan DPR RI.
Mengesahkan RUU
Perampasan Aset.
Mencopot Kapolri.
Menghentikan
kriminalisasi terhadap mahasiswa.
Menolak pajak PBJT
10% dan kenaikan PBB–P2.
Transparansi dalam
perumusan Perda.
Evaluasi kinerja
DPRD Banggai terkait persoalan PHK buruh, blacklist pekerja di perusahaan,
kerusakan mangrove akibat tambang di Siuna, konflik agraria PT Sawindo
Cemerlang, hingga kasus 15 pekerja damkar.
Evaluasi
peruntukan APBD Banggai yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, dengan
menyoroti sejumlah anggaran fantastis, antara lain:

Baju dinas Rp7,1
miliar
Rapat koordinasi
pejabat Rp31 miliar
Kolam renang Rp15
miliar
Hibah Polda
Sulteng Rp6,9 miliar
Rehab rumah
jabatan Ketua DPRD Rp981 juta
Gedung DPRD Rp7,1
miliar
Rehab mess Pemda
Banggai di Palu Rp17 miliar

Mendesak DPRD
Banggai menggunakan hak interpelasi.

Menurut
para orator, daftar tuntutan itu lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap
kebijakan DPRD Banggai yang dianggap lebih mementingkan belanja pejabat
dibanding kebutuhan rakyat, guru, mahasiswa, hingga pelaku usaha kecil.

Aksi
yang berlangsung sejak siang itu sempat membuat aktivitas perkantoran di
sekitar DPRD terhenti sejenak. Massa berjanji akan terus melanjutkan aksi
hingga pemerintah dan DPR benar-benar mendengar suara rakyat.