Komisi I DPRD Sulteng Bahas Persiapan Pemekaran Kabupaten Tompotika

LUWUK SELATAN – Rencana
pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Tompotika terus bergulir.
Meskipun moratorium daerah otonomi baru (DOB) belum dicabut pemerintah pusat,
Forum Pemekaran Daerah Persiapan Kabupaten Tompotika diminta segera melengkapi
semua dokumen persyaratan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi
Tengah Samiun L. Agi menyatakan komitmen dari Komisi I untuk mengawal usulan
pemekaran tersebut. Namun, dia meminta Forum Pemekaran Daerah Persiapan
Kabupaten Tompotika segera melengkapi semua dokumen persyaratan.

“Sehingga pada saat moratorium dicabut,
semuanya sudah siap,” ujar Samiun, Kamis (21/8/2025), dalam kunjungan kerja
anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait koordinasi dan
komunikasi persiapan pemekaran Kabupaten Tompotika, di Ruang Rapat Khusus
Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan.

Samiun menambahkan, pihaknya berupaya agar
usulan pemekaran bisa segera dibahas dalam paripurna DPRD Sulteng pada
September nanti.

Sementara anggota Komisi I lainnya, Mahfud
Masuara menekankan pentingnya kepemimpinan politik di tingkatan pemda untuk
menyatukan lembaga terkait dalam menyiapkan data-data yang dipersyaratkan.
Misalnya, tentang syarat kependudukan. Data antara BPS dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, kata Mahfud, harus sama.

“Kami hadir di sini untuk mendukung agar
secepatnya data-data itu, secara politik
ada rekomendasi yang keluar dari lembaga, bukan lagi statement orang per orang
,” terang Mahfud.

Senada dengan Samiun, Mahfud menekankan
bahwa Komisi I akan berupaya agar usulan pemekaran Kabupaten Tompotika segera
dibahas dalam paripurna.

“Kalau paripurna sudah keluar, maka secara
kelembagaan DPRD Provinsi Sulteng menyetujui adanya DOB Kabupaten Tompotika,”
kata Mahfud.

Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili
pada kesempatan itu menyatakan dukungan Pemkab Banggai terhadap pembentukan
kabupaten baru agar pemerataan pembangunan dapat segera terwujud.

Wabup Furqanuddin menyambut baik kunjungan
kerja anggota Komisi I sebagai upaya koordinasi dalam mempersiapkan pembentukan
DOB. Menurutnya, perlu ada dorongan dari Pemprov, termasuk DPRD Sulteng untuk
mempercepat pemekaran.

“Tidak bisa hanya dari kabupaten, harus
bersama-sama dengan pemerintah provinsi, khususnya pihak legislatif, untuk
mendorong pemekaran ini,” ujar Wabup Furqanuddin.

Ketua Forum Pemekaran Daerah Persiapan
Kabupaten Tompotika Rensly Saadjad mengatakan, semua dokumen persyaratan,
termasuk perbaikan dokumen, sudah diserahkan ke DPRD Sulteng.

“Semoga dengan hasil verifikasi kami yang
sudah dilengkapi, tidak ada lagi hambatan, sehingga bisa dibahas di paripurna
dan menghasilkan keputusan bersama antara DPRD dan Gubernur,” ujar Rensly.