Prabowo Ingin Tertibkan Pengamat Tak Suka Pemerintah, PDIP: Itu Risiko Pilihan Rakyat

JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menertibkan para pengamat yang dinilai tidak menyukai keberhasilan pemerintahannya memantik reaksi dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai sikap tegas Presiden tersebut merupakan konsekuensi dari mandat yang diberikan rakyat pada pemilu lalu.

“Ini risiko yang harus dialami rakyat yang telah memilih sehingga Pak Prabowo, sebagai Presiden, mungkin merasa bisa melakukan apa saja yang tidak sejalan dengan pikirannya sehingga perlu menertibkan,” ujar Andreas kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Meski melontarkan kritik halus, Andreas menegaskan bahwa PDIP pada dasarnya menginginkan pemerintahan saat ini sukses menjalankan program-program strategisnya. Menurut dia, keberhasilan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, menjamin pangan, serta pendidikan bagi generasi muda adalah prioritas yang didukung partainya.

Namun, terkait penilaian Prabowo terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan atau “tidak suka” pemerintah, Andreas menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada penilaian pribadi Presiden. “Kalau ada yang menurut Presiden tidak suka, ya terserah Presiden,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026, Presiden Prabowo menyentil kelompok pengamat yang disebutnya merasa rugi jika pemerintah berhasil. Reaksi ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan adanya narasi dari pihak tertentu yang menyebut ekonomi Indonesia tengah mengalami krisis.

Prabowo menuding para pengamat tersebut memiliki motivasi tertentu yang sempit dan tidak mencerminkan sikap patriotik. “Ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya, sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik,” tegas Prabowo di hadapan para menterinya.

Pernyataan ini menambah panjang deretan ketegangan antara pihak eksekutif dengan kalangan intelektual dan pengamat yang kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan ekonomi nasional.