Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Masih Tinggi, Menteri Arifah Dorong Kolaborasi Semua Pihak

LUWUK
– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan, angka kekerasan terhadap perempuan dan
anak di Indonesia masih memprihatinkan.

Survei KemenPPPA pada 2024
menyimpulkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan.
Hasil survei juga menunjukkan, 1 dari 2 anak pernah mengalami kekerasan,
terutama kekerasan emosi.

“Kekerasan (terhadap perempuan)
terbanyak adalah kekerasan seksual,” ujar Menteri Arifah dalam acara
ramah-tamah dan dialog bersama Menteri PPPA, Minggu (24/8/2025), di Rooftop Kilo
5, Luwuk Selatan.

Dialog tersebut dihadiri oleh
Bupati Banggai Amirudin, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA
Ratna Susianawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi
Tengah Rudi Dewanto, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Ramli Tongko,
Ketua TP PKK Banggai Syamsuarni Amirudin, bersama para kepala Dinas P2KBP3A
se-Sulawesi Tengah.

Menteri Arifah juga
mengungkapkan, pada 2024, sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Online
Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kekerasan pada anak di Sulawesi
Tengah paling banyak terjadi di Kabupaten Buol dengan 67 korban. Sedangkan
kekerasan terhadap perempuan terbanyak di Kota Palu, yakni 55 korban. Sementara
di Kabupaten Banggai, sepanjang 2024 ada 13 kasus kekerasan terhadap anak dan 9
kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Angka yang ada dalam Simfoni ini
belum angka yang sesungguhnya. Ini masih fenomena gunung es karena masih banyak
korban yang belum berani bercerita, belum berani mengungkapkan apa yang mereka
alami,” kata Menteri Arifah.

Foto dok DKISP Banggai

KemenPPPA juga mencatat, capaian
Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Sulawesi Tengah pada 2023 sebesar 58,54 atau
di bawah rata-rata nasional (63,83). “Masih perlu upaya perlindungan anak ini
dipercepat,” kata dia.

Oleh karena itu, Menteri Arifah
mendorong kerja sama dari semua pihak dalam menuntaskan persoalan tersebut.
“Sesuai amanat Bapak Presiden, kita nggak bisa kerja sendiri, semua harus
berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.

Tiga program yang digagas
KemenPPPA untuk menangani persoalan perempuan dan anak, yaitu Ruang Bersama
Indonesia (RBI), Call Center Sapa 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak
Berbasis Desa.

“Kita kolaborasi dengan
kementerian dan seluruh lembaga, dan yang paling penting adalah partisipasi
masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kekerasan hingga di tingkat
desa/kelurahan,” tandasnya.