Mentan Amran Copot Manajer Pupuk Banggai dan Minta Polisi Usut Pungutan Alsintan

Banggai — Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, mengambil tindakan tegas saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis, 10 September 2026. Mentan Amran mencopot manajer pupuk setempat setelah menemukan masih ada petani yang kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi lantaran belum tergabung dalam kelompok tani.

Ia menilai petugas yang bertanggung jawab seharusnya aktif turun ke lapangan membantu menyelesaikan kendala administrasi petani, termasuk memfasilitasi pembentukan kelompok tani, bukan malah pasif dan membiarkan beban tersebut ditanggung rakyat.

"Anda digaji untuk melayani rakyat, bukan bergaya. Datangi petani. Saya saja menteri datang ke petani. Ini rakyat butuh. Jangan dibuat menunggu, datangi," tegas Amran dalam keterangan resminya.

Mentan menegaskan bahwa ketersediaan stok pupuk tidak ada artinya jika aksesibilitasnya di tingkat petani masih terhambat. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan pendataan jemput bola.

"Jangan tunggu dia. Jemput semua yang bermasalah. Harus (menjadi) terdaftar, pupuk tersedia (di petani). Itu perintah Presiden (Prabowo Subianto)," ujarnya.

Amran juga meminta Bupati Banggai turut serta mengawasi distribusi dan pelayanan pupuk di daerah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Minta Kapolres Tangkap Pelaku Pungutan Alsintan Rp150 Juta

Tak hanya masalah pupuk, dalam kunjungan yang sama Mentan Amran dibuat geram oleh aduan seorang petani asal Banggai Selatan yang mengaku pernah dimintai tebusan atau mahar sebesar Rp150 juta saat mengajukan proposal bantuan combine harvester (mesin panen).

Mendengar pengakuan tersebut, Mentan Amran langsung merespons keras dan meminta aparat kepolisian bertindak cepat menangkap oknum yang terlibat.

"Pak Kapolres, tangkap! Jangan kasih ampun. Rakyat jangan dibebani. Sudah susah," kata Amran menegaskan.

Ia mengingatkan bahwa seluruh bantuan pemerintah—baik berupa traktor, combine harvester, maupun pompa air—disalurkan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Penelusuran terhadap praktik pungutan liar (pungli) semacam ini dipastikan tidak hanya dilakukan di Banggai, melainkan di seluruh wilayah Indonesia.

Guna memutus rantai pungli, Mentan Amran membuka kanal pengaduan langsung "Lapor Pak Amran" melalui nomor WhatsApp 0823 1110 9390. Masyarakat maupun petani yang menemukan indikasi pungutan diminta melapor dengan mencantumkan nama oknum, lokasi, serta nominal yang diminta agar dapat segera ditindaklanjuti bersama kepolisian dan Satgas terkait.

"Kalau ada ini, lapor. Sebut nama, sebut alamatnya, berapa maharnya. Langsung lapor. Kami langsung kirim. Rakyat jangan dibebani," pungkasnya.