Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sulawesi Tengah sukses menyelenggarakan Kongres Wilayah ke V dengan tema "Transformasi Penguatan Perlindungan Perempuan Menuju Indonesia Emas." Acara yang berlangsung selama dua hari, dimulai tanggal 8 Desember di Hotel Jazz dan dilanjutkan pada tanggal 9 Desember di Kantor Libu Perempuan, di hadiri peserta dari cabang Banggai, Tolitoli, poso, Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu
Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos.,MM, bersama dengan Kepala Dinas DP3A Provinsi Sulteng dan Kepala Dinas DP3A Kota Palu, turut serta dalam acara tersebut. Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Ibu Mike Verawati Tangka, juga ikut serta, memperkuat komitmen Koalisi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.
Salah satu fokus utama KPI Wilayah Sulawesi Tengah adalah mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut data dari World Health Organization (WHO), sekitar 30 persen wanita di seluruh dunia telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan intim atau kekerasan seksual dari bukan pasangan mereka. Data dari Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia.
Dalam konteks Sulawesi Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mencatat 238 perkawinan usia anak pada tahun 2022. Kasus perkawinan usia anak ini dianggap darurat oleh Koalisi Perempuan Indonesia karena dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak dan menciptakan risiko kegagalan ketahanan keluarga.
Kongres ini menjadi platform untuk berbagi pengalaman dan upaya pencegahan perkawinan usia anak. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi menyampaikan cerita terkait upaya yang sudah dilakukan. Pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan yang transformative dan berkeadilan gender juga menjadi fokus diskusi.
Koalisi Perempuan Indonesia di Sulawesi Tengah juga meluncurkan kampanye "16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan" dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Program rutgers, yang diperjuangkan oleh Koalisi, telah mencapai tahap penomoran, menunjukkan langkah konkret dalam penanganan perkawinan usia anak di Kota Palu.
Melalui sharing dan menyatukan perspektif, Koalisi Perempuan Indonesia berharap dapat mendorong kebijakan publik yang lebih representatif dan berkeadilan. Kongres ini memberikan ruang bagi pemerintah dan mitra NGO untuk melakukan analisis bersama terkait akar masalah perkawinan anak di Sulawesi Tengah, memperkuat koordinasi, dan memastikan terwujudnya kebijakan yang mendukung kesejahteraan dengan prinsip kesetaraan gender. Rilis