Kemenhan Tegaskan Akses Pesawat Militer AS di Langit Indonesia Belum Final

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan bahwa kabar mengenai adanya perjanjian pesawat militer Amerika Serikat bebas keluar masuk wilayah Indonesia masih dalam tahap pembahasan awal.

Pemerintah menyebut dokumen yang beredar belum bersifat final maupun memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kepala Biro Humas dan Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa kabar yang beredar merupakan rancangan yang masih dibahas secara internal.

“Ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi,” kata Rico dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Rico menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen setiap kerja sama pertahanan harus mengutamakan kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan NKRI.

“Setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut,” ujarnya.

Kemenhan juga menjamin otoritas dan pengawasan wilayah udara sepenuhnya masih berada di tangan negara.

“Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” kata Rico.

Terkait isu penandatanganan kesepakatan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Washington yang sempat viral di media sosial, Rico menegaskan kepatuhan pada aturan berlaku.

“Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia,” tegasnya. Pemerintah tetap menjunjung prinsip saling menghormati tanpa mengesampingkan kedaulatan negara.

Sebelumnya, The Sunday Guardian
melaporkan adanya sebuah dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat
untuk mengamankan akses lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat
militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia.

Dokumen itu menyusul pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Donald Trump di Washington pada Februari lalu.

Menurut rincian yang terdapat dalam
dokumen rahasia AS, Prabowo disebut menyetujui proposal untuk
mengizinkan izin lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat AS melalui
wilayah udara Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Trump.

Departemen Perang AS disebut mengirimkan
dokumen berjudul “Mengoperasionalkan Lintas Udara AS” kepada
Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari.

Dalam dokumen tersebut, diusulkan adanya
kesepahaman formal yang memungkinkan pesawat militer AS melintasi
wilayah udara Indonesia untuk keperluan operasi darurat, misi tanggap
krisis, dan latihan militer yang disepakati bersama.

Isi dokumen itu menjelaskan tujuan
pengaturan ini adalah agar “Pemerintah Indonesia mengizinkan penerbangan
lintas wilayah udara Indonesia secara menyeluruh bagi pesawat AS untuk
operasi darurat, tujuan penanggulangan krisis, dan kegiatan terkait
latihan yang disepakati bersama.”

Dalam teks tersebut, menetapkan “pesawat
AS dapat melintas langsung setelah pemberitahuan hingga pemberitahuan
penonaktifan selanjutnya oleh Amerika Serikat,” ketentuan ini pada
dasarnya memungkinkan akses berkelanjutan setelah mekanisme tersebut
diaktifkan.