Sekum HMI Luwuk Laporkan Oknum TNI ke Bawaslu RI Atas Dugaan Pelanggaran Netralitas Saat PSU

LUWUK – Selain
politik uang, isu netralitas juga mendominasi pelaporan ke Badan
Pengawas Pemilihan Umum. Setelah pelaporan dugaan politik uang yang
menyeret tiga kepala desa di Kecamatan Toili, kini oknum TNI dengan
jabatan Kepala Koramil juga dilaporkan karena diduga berpihak pada
pasangan calon 03, Sulianti Murad – Samsulbahri Mang, saat pemungutan
suara ulang di Toili dan Simpang Raya, Kabupaten Banggai.

Sekretaris
Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwuk Banggai resmi
melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia,
Jumat (18/4).

Laporan
tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum HMI Cabang Luwuk
Banggai, Hendra DG Tiro, sekitar pukul 13.20 WITA di Kantor Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Jalan MH. Thamrin
No. 14, Jakarta Pusat. Laporan diterima oleh petugas penerima laporan,
Riki Z, dengan bukti penyampaian terdaftar pada Nomor
016/PL/PB/RI/00.00/IV/2025.

Foto Istimewa

Dalam
laporan tersebut, Sekum HMI Luwuk Banggai menyoroti dugaan pelanggaran
yang melibatkan Kapten Infanteri DB, yang saat ini menjabat sebagai
Komandan Rayon Militer (Danramil) 14/Toili, Kecamatan Toili, Kabupaten
Banggai. Ia diduga melakukan tindakan yang berpihak dan menguntungkan
salah satu pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 03, Sulianti Murad
dan Samsul Bahrimang.

Dugaan
tersebut didukung oleh bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp, yang
memperlihatkan adanya arahan dari Danramil kepada anggota TNI lainnya
untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara,
termasuk kepala Dinas, kepala Seksi, dan kepala bagian.

Selain
itu, dalam percakapan tersebut juga terungkap adanya saran untuk
mempercepat pendistribusian dana dari calon bupati Sulianti Murad kepada
tim pemenangan di lapangan, dengan permintaan agar disertakan bukti
dokumentasi berupa foto dan video sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tak
hanya itu, Hendra juga melampirkan bukti rekaman percakapan antara
Danramil dan pihak lain yang diduga juga merupakan kerabat dari anggota
TNI. Percakapan tersebut membahas secara eksplisit dukungan terhadap
pasangan calon nomor urut 03 serta instruksi untuk mengupayakan
kemenangan pasangan tersebut dalam PSU Pilkada Banggai.

Menurut
Hendra, dugaan keterlibatan oknum aparat Militer dalam proses politik
praktis merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas TNI
yang dijamin oleh undang-undang. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam
ini dapat mencederai demokrasi dan berpotensi menciptakan preseden buruk
bagi pelaksanaan Pilkada di daerah lain.

“Kami
menilai ini bukan hanya persoalan Banggai saja. Jika tidak ditindak,
maka pelanggaran serupa bisa terjadi di daerah lain dan mencoreng
integritas demokrasi kita secara Nasional,” ujar Hendra dalam
keterangannya usai menyerahkan laporan.

Hendra
mendesak Bawaslu RI untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dugaan pelanggaran ini dinilai
telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (1) jo. Pasal 188 Undang-Undang
tentang Pemilihan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
136/PUU-XXII/2024 tertanggal 5 November 2024.

Terakhir
Hendra juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan
penyelenggara Pilkada untuk mengawal jalannya PSU Pilkada Banggai hingga
proses penetapan calon terpilih agar tetap berlangsung secara jujur,
adil, dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan
secara hukum.