Belum Pulih, Status Darurat Bencana Sumbar Diperpanjang
Di beberapa titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal.
Jakarta – Ada daerah-daerah di Sumatera Barat (Sumbar)
yang belum sepenuhnya pulih usai diterjang banjir dan longsor. Gubernur
Sumbar Mahyeldi menyebut status tanggap darurat bencana alam di Sumbar
akan diperpanjang karena ada daerah yang belum tuntas pemulihannya.
“Pekerjaan
tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan
diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” kata Gubernur
Mahyeldi di Kota Padang, dilansir Antara, Minggu (7/12/2025).
Gubernur
mengatakan telah meminta seluruh kepala daerah menyampaikan laporan
serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan
tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi
perpanjangan status dikeluarkan pada 8 Desember 2025.
“Sekarang
Sekretaris Daerah sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya
bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota,” kata
Mahyeldi.
Gubernur mengatakan sejumlah daerah seperti Kota Solok, Kota
Payakumbuh dan Kota Bukittinggi mulai stabil dan tidak lagi memerlukan
status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota
Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan
penanganan intensif.
Di beberapa titik, akses jalan dan jembatan
masih terputus sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal.
Pemerintah provinsi juga tengah menambah ketersediaan kebutuhan dasar
seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, dan bantuan khusus bagi
ibu hamil serta balita.
“Kebutuhan makanan tetap kita
distribusikan. Untuk air minum kami sudah kirimkan tandon penampungan
dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan
distribusi,” ujarnya.
Mahyeldi mengungkapkan jumlah pengungsi
masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya
rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian
sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal
selesai dilakukan.
“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan
mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak
memiliki tanah akan dicarikan lokasi alternatif,” jelasnya.
Di
saat bersamaan Pemprov Sumbar juga menerima dukungan dari berbagai
daerah lain seperti Riau, Jambi serta pemerintah kabupaten dan kota
tetangga. Bantuan datang melalui berbagai instansi, termasuk TNI, Polri,
Basarnas, dan relawan. Kolaborasi ini penting agar distribusi bantuan
berjalan baik dan tidak menghambat pekerjaan alat berat di lapangan.
