18 KK Honbola Tuntut Kejelasan: Data Bulog Ada, Bantuan Beras Tak Sampai
Sebanyak 18 kepala keluarga di Desa Honbola, Batui, melapor ke BPD karena nama mereka tercantum sebagai penerima bantuan pangan, tapi tak pernah mendapat beras.
HONBOLA
– Polemik penyaluran bantuan pangan
di Desa Honbola, Kecamatan Batui, terus mencuat. Hingga 1 September 2025,
tercatat 18 kepala keluarga (KK) resmi mengadukan ke Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Mereka keberatan karena nama mereka tertera sebagai penerima manfaat,
namun tak pernah menerima bantuan beras.
Informasi
diterima semestinya bantuan yang disalurkan berupa 20 kilogram beras untuk
alokasi bulan Juni dan Juli 2025 menyasar 74 kepala keluarga. Tapi ini tidak sesuai kenyataan dilapangan.
Salah
satu warga, Yustus Kule (74), mengaku heran namanya masuk dalam daftar penerima
Bulog, tetapi hingga kini tak ada beras yang diterimanya. “Saya tidak tahu apa
alasan pihak desa hingga tidak menyalurkan bantuan kepada saya. Kami sudah
mengadukan hal ini ke ketua BPD bersama 17 KK lainnya,” ujarnya.
Berdasarkan
data aduan terbaru, terdapat 6 KK di Dusun 1, 8 KK di Dusun 2, dan 5 KK di Dusun 3
yang tidak mendapatkan bantuan pangan.
Isu
ini menjadi perbincangan hangat usai salah seorang warga mengunggah daftar penerima bantuan ke media
sosial Facebook. Daftar tersebut memuat sejumlah nama yang mengaku tidak pernah
menerima beras. Unggahan itu langsung menuai tanggapan negatif dari masyarakat,
mulai dari pertanyaan soal transparansi pemerintah desa hingga dugaan adanya
pengalihan bantuan.
Ketua
BPD Honbola, Smith Damaila, sebelumnya menyoroti dugaan ketidaktepatan sasaran
dalam distribusi. Menurut dia, data yang diperoleh dari Bulog merupakan bagian
dari fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa.
Hingga berita ini
diturunkan, Banggainesia masih berupaya meminta konfirmasi dari Sekretaris Desa
Honbola terkait data penyaluran, namun belum mendapat jawaban.
Sebagai
informasi, mengutip situs resmi Badan Pangan Nasional (NFA), program bantuan
pangan beras ini merupakan langkah strategis pemerintah bersama Perum Bulog
untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilisasi pasokan dan
harga beras di seluruh Indonesia. Program bantuan pangan (Banpang) dan
distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disebut menjadi
bagian penting dari kebijakan pemerintah sebagai stimulus ekonomi nasional,
yang langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
