Pesan Messenger “BPD Makan Gaji Haram” Picu Ketegangan Baru di Honbola
Babak baru ketegangan di Honbola mencuat lewat pesan Messenger bernada tuduhan. Ketua BPD Smith Damaila siap tempuh jalur hukum demi menjaga marwah lembaga.
BATUI – Sebuah pesan
singkat di aplikasi Messenger memicu gelombang reaksi di Desa Honbola,
Kecamatan Batui. Pesan itu menuding Badan Permusyawaratan Desa (BPD) “makan
gaji haram” dan ini dianggap Ketua BPD Honbola, Smith Damaila, sebagai
penghinaan terhadap lembaganya. Pesan tersebut diterima Wakil Ketua BPD,
Meiping Insu, dari akun Facebook seorang warga pada awal pekan lalu.
Dalam tangkapan layar yang beredar,
tertulis: “Tak ada tanggung jawabnya kamu
BPD, cuma makan-makan gaji haram. Tugas BPD cuma mempermasalahkan pemerintah
desa, membangun permusuhan.”
“Pernyataan seperti ini jelas merendahkan marwah BPD. Saya
sangat menyayangkan hal itu,” kata Smith, Senin, (11/8).
Smith menegaskan,
tudingan tersebut sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, selama ini BPD
Honbola menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa dengan tujuan
membangun desa, bukan memecah belah masyarakat. “Tidak ada seperti yang
ditudingkan dalam pesan itu. Mustahil untuk buat permusuhan,” ujarnya.
Sebelum mengambil
langkah hukum, Smith ingin mendengar penjelasan dari Meiping yang pertama kali
menerima pesan itu. Namun, ia menegaskan BPD tidak akan tinggal diam jika
penghinaan seperti ini kembali terjadi. “Kami tetap jaga marwah lembaga, tapi
juga menjaga hubungan dengan warga,” katanya.
Meski menunggu
penjelasan, Smith sudah mengawali proses hukum. Pekan lalu, ia mencoba melapor
ke Polres Banggai, namun diarahkan ke Polsek Batui. “Jadi ada upaya hukum yang
akan kami tempuh,” tegasnya.
Smith juga
mengingatkan bahwa media sosial bukanlah ruang bebas untuk melontarkan tuduhan
tanpa bukti. Menurutnya, kritik adalah hak setiap warga, tapi harus disampaikan
dengan santun dan melalui mekanisme resmi. “Kalau ada yang mau disampaikan,
kita terbuka lewat forum desa. Bukan dengan bahasa kasar,” ujarnya.
Diketahui kasus
ini muncul di tengah memanasnya hubungan antara sejumlah warga Honbola dan
pemerintah desa. Ketegangan itu bahkan sudah dibawa ke meja mediasi Kesbangpol
Banggai pada 4 Agustus lalu, dipicu dua isu utama: penghentian honor pendeta
dan belum diserahkannya bantuan organ gereja.
Kepala Kesbangpol
Banggai, Syaifuddin Muid saat itu, menyebut audit oleh Inspektorat menjadi
jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, sekaligus meredakan
kecurigaan warga terhadap pemerintah desa.
Kini, tuduhan
“makan gaji haram” terhadap BPD menjadi babak baru yang berpotensi memperuncing
suasana. Smith berharap perbedaan pandangan bisa diselesaikan lewat dialog,
bukan saling serang di ruang publik. “Kita ingin desa ini tetap aman dan
rukun,” ujarnya.
