Dana Desa Dipersoalkan, Kesbangpol Banggai Minta Audit Pemdes Honbola

LUWUK – Ketegangan antara sejumlah warga Desa
Honbola dan pemerintah desanya akhirnya dibawa ke meja mediasi. Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banggai memfasilitasi pertemuan yang
berlangsung pada Senin, 4 Agustus 2025, di kantor Kesbangpol Banggai, Jalan
Urip Sumoharjo, Luwuk.

Mediasi ini dipicu dua persoalan utama
yakni, honor pendeta yang dihentikan sepihak dan bantuan organ gereja yang tak
kunjung diserahkan.

Permasalahan mencuat sejak Pendeta Utama
Hallawa menyampaikan protes atas kebijakan Pemerintah Desa Honbola yang
dianggap tidak transparan dan merugikan gereja tempatnya melayani.

“Honor terakhir kami terima tahun 2023.
Setelah itu tidak ada kejelasan, tidak ada pemberitahuan,” ujar seorang warga
yang mendampingi Hallawa.

Selain honor, organ gereja yang diadakan
sejak dua tahun lalu juga belum sampai ke tangan jemaat. Alat musik tersebut
disebut masih berada di rumah Kepala Desa Honbola, Yustina Maningku.

Kepala Kesbangpol Banggai, Syaifuddin
Muid, yang memimpin langsung forum, menyebut audit adalah jalan terbaik untuk
menyelesaikan polemik ini.

“Persoalan honor pendeta dan guru sekolah
minggu yang katanya Sekdes sudah di Silpa kan. Nah, agar supaya masyarakat
yakin kami minta Inspektorat untuk lakukan audit. Karena ini yang menjadi
pemicu awal,” kata Syaifuddin.

Sebelumnya Pemerintah desa melalui Sekeretaris
Desa, Margaretha Tintingan, Selasa (15/7/2025), menyatakan anggaran honor
pendeta dan guru sekolah minggu telah dimasukkan ke dalam Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA).

Tapi penjelasan ini tidak serta-merta
meredakan kecurigaan warga. Audit, kata Syaifuddin, dibutuhkan untuk
membuktikan klaim tersebut.

Menyangkut bantuan Orgen, Syaifuddin Muid
menyarankan agar Kades Yustina Maningku segera menyerahkan kembali orgen
tersebut ke gereja sebab bantuan tersebut diadakan untuk gereja.

“Kemudian persoalan asset desa juga di
audit,” tambah Syaifuddin Muid.

Forum yang berlangsung selama beberapa jam
itu turut dihadiri unsur Forkopimcam Batui, Danramil 1308–03/Batui Kapten Inf
Supartono, Kapolsek Batui IPTU Rudi Dg Sumbung, Sekcam Batui, perwakilan
Inspektorat, Dinas PMD, FKUB, serta puluhan warga.

Kesbangpol memastikan mediasi belum
berakhir. Proses akan dilanjutkan setelah Inspektorat Banggai melakukan audit
investigatif terhadap pengelolaan Dana Desa Honbola.

“Kami ingin masyarakat dapat kejelasan.
Kami juga akan melaporkan perkembangan ini kepada Bupati,” ujar Syaifuddin.

Sebelum mediasi ini digelar, Kesbangpol
lebih dulu mengirimkan undangan resmi kepada para pihak terkait, termasuk
Pendeta Utama Hallawa yang menjadi pusat perhatian dalam konflik ini.