Banggai Genjot Kualitas Statistik Sektoral untuk Perencanaan yang Lebih Akurat
Dari nilai “kurang” ke “baik” dalam setahun—Kabupaten Banggai terus memperbaiki tata kelola datanya. Melalui workshop penguatan statistik sektoral, pemerintah daerah menyiapkan pondasi data yang solid demi perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan terukur.
LUWUK – Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai terus mengoptimalkan penginputan dan
pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) oleh setiap perangkat daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik
(IPS) yang menjadi tolok ukur kemajuan pengelolaan data di tingkat daerah.
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral (EPSS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
nilai IPS Kabupaten Banggai tahun 2024 tercatat 2,62 dengan predikat “baik”.
Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,32
atau berpredikat “kurang”.
Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili
menegaskan pentingnya data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan
kebijakan yang tepat sasaran.
“Data statistik sektoral penting dalam
mendukung pengambilan keputusan yang tepat, karena data tersebut menggambarkan
kondisi riil di berbagai sektor,” ujarnya.
Lebih dari itu, ia menekankan bahwa data
sektoral yang valid dan terstandarisasi memiliki fungsi strategis, tidak hanya
untuk kepentingan daerah, tetapi juga sebagai masukan dalam penyusunan
kebijakan nasional.
“Jadi, tidak hanya penting bagi daerah,
tetapi juga strategis dalam kerangka Satu Data Indonesia,” ujar Wakil Bupati
saat membuka kegiatan Workshop Optimalisasi Penginputan dan Pemanfaatan Data
Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD)-RI tahun 2025, Selasa (5/8/2025), di Hotel Swiss-Belinn Luwuk,
Luwuk Selatan.
Furqanuddin juga menekankan bahwa
peningkatan kualitas data harus menjadi prioritas. Keberadaan data yang akurat,
lengkap, dan sesuai standar sangat mempengaruhi posisi daerah dalam penentuan
kebijakan pembangunan nasional.
“Sehingga daerah tidak hanya menjadi objek
pembangunan, tetapi juga menjadi subjek pembangunan yang aktif dan
kolaboratif,” katanya.
Workshop yang digelar Bappeda itu tidak
hanya menargetkan peningkatan skor IPS, tetapi juga memperkuat peran E-Walidata
SIPD-RI sebagai satu-satunya sumber data sektoral resmi di daerah. Platform ini
menjadi instrumen kunci untuk memastikan data yang terintegrasi, bisa diakses
dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan—baik di tingkat daerah
maupun pusat.
Sri Desiany Benda, Kepala Bidang
Perencanaan Umum Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Banggai, menyampaikan bahwa
kegiatan ini juga menjadi bagian dari proses konsultasi awal penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Seluruh dokumentasi dari kegiatan ini
akan kami upload ke dalam E-Walidata SIPD-RI, sehingga Banggai bisa dinyatakan
siap untuk konsultasi rancangan awal RPJMD,” ujar Sri.
Dalam workshop tersebut, materi
disampaikan oleh Kepala BPS Banggai Muhammad Said dan Sekretaris Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Banggai, Rastono. Keduanya
menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan data yang
kredibel untuk mendukung pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
