More news:
Israel Umumkan Bangun Permukiman Yahudi Besar-besaran di Tepi Barat
banggainesia.com / Dunia

Israel Umumkan Bangun Permukiman Yahudi Besar-besaran di Tepi Barat

Presiden Prancis Macron menegaskan bahwa akan mengakui negara Palestina dengan beberapa syarat

Toko di Ramallah, Tepi Barat. Shutterstock
Share :

Jakarta – Menteri Pertahanan Israel Katz
berjanji membangun “negara Yahudi Israel” di Tepi Barat yang
diduduki, sehari setelah pemerintah mengumumkan pembentukan 22 pemukiman baru
di wilayah Palestina. Permukiman Israel di Tepi Barat, yang dipandang sebagai
hambatan utama bagi perdamaian abadi, dikutuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
sebagai ilegal menurut hukum internasional. Pengumuman pembangunan
besar-besaran di Tepi Barat pada Kamis, 29 Mei 2025 itu menuai kritik.

“Ini adalah tanggapan tegas terhadap
organisasi teroris yang mencoba merusak dan melemahkan cengkeraman kami di
tanah ini, dan ini juga merupakan pesan yang jelas kepada (Presiden Prancis
Emmanuel) Macron dan para pengikutnya. Mereka akan mengakui negara Palestina di
atas kertas, tetapi kami akan membangun negara Yahudi Israel di sini, di atas
tanah ini,” kata Katz seperti dikutip dalam sebuah pernyataan dari
kantornya pada hari Jumat, 30 Mei 2025.

“Kertas itu akan dibuang ke tong sampah
sejarah, dan Negara Israel akan berkembang dan makmur,” ujarnya dilansir dari
Al Arabiya. Katz berbicara saat berkunjung ke pos pemukiman Sa-Nur di Tepi
Barat utara.

Sa-Nur dievakuasi pada tahun 2005 sebagai
bagian dari penarikan diri Israel dari Gaza, yang dipromosikan oleh perdana
menteri saat itu Ariel Sharon. Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967.

Dalam kunjungannya ke Singapura pada hari
Jumat, Presiden Prancis Macron menegaskan bahwa akan mengakui negara Palestina
dengan beberapa syarat. “Bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan
politik,” ujar Macron.

Menyusul pengumuman Israel mengenai
permukiman baru pada hari Kamis, Inggris menyebut tindakan tersebut sengaja
merintangi negara Palestina. Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan
tindakan tersebut mendorong upaya menuju solusi dua negara ke arah yang salah.